Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut uang ratusan miliar rupiah untuk penyelenggaraan Formula E tidak dinikmati warga Jakarta. Uang itu, kata Pras, dikirim keluar negeri dan dinikmati orang asing.
"Pengeluaran terbesar Formula E saat ini sebesar Rp560 miliar. Itu dipakai untuk pembayaran commitment fee ke Formula E Operation (FEO)," katanya pada keterangan tertulis, Senin (7/2/2022).
Menurut Pras, sapaan karibnya, anggaran sebesar itu berpotensi hanya akan digunakan untuk satu kali penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Sebab, kepala daerah yang akan datang tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan program Anies.
Karena itu juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada 15 Agustus 2019 mengirimkan laporan kepada Anies Baswedan. Salah satu isi laporan itu menyebutkan bahwa kewajiban membayarkan commitment fee selama 5 tahun bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 92 ayat (6) menyatakan:
“Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan Prioritas Nasional dan/atau Kepentingan Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis beleid itu.
Pras menyampaikan besaran commitment fee di Jakarta merupakan yang paling besar dibandingkan negara-negara lain.
Dia mencontohkan, penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada, hanya dikenakan biaya nomination fees for the City of Montreal senilai Rp1,7 miliar dan Race fees senilai Rp17 miliar, dengan total biaya sebesar Rp18,7 miliar
"Di sini memang tampak Pemprov DKI Jakarta tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan. Tapi nyatanya kan Jakpro sebagai pelaksana sepenuhnya ada di bawah kendali Gubernur," ungkap Pras.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan anggaran yang dikeluarkan untuk turnamen Formula E akan dinikmati warga Jakarta. Sebab, turnamen tersebut akan digelar di Ibu Kota, tepatnya di Kawasan Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022 mendatang.
“Ketika sebuah anggaran dikeluarkan, pertanyaannya dikeluarkan ke mana? ketika dikeluarkan di sini (Jakarta), maka sebetulnya itu dikeluarkan untuk rakyat kita sendiri, berputarnya di kita,” ujar Anies yang dikutip dari YouTube Total Politik pada Minggu (6/2/2022).
Menurut Anies, cara pandang antara pengeluaran pemerintah (government spending) dengan per orangan sangat berbeda. Pemerintah mengeluarkan anggaran sesungguhnya untuk mengirimkan dana kepada warga, terutama yang ada di Jakarta, sehingga perekonomiannya bergerak.