Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyayangkan adanya dugaan korupsi dalam tubuh Dinas Kebudayaan. Dia menilai penyimpangan tersebut semestinya bisa dicegah di internal Pemprov DKI Jakarta.
"Saya sayangkan juga memang kenapa ini sampai terjadi. Mudah-mudahan ke depan kita semua saling mengingatkan, terutama tugas-tugas Inspektorat bisa dilakukan lebih dini, sehingga hal ini tidak terjadi kembali di kemudian hari," kata Khoirudin, Minggu (22/12/2024).
Khoirudin menegaskan dalam internal ada sistem pengawasan yang dilakukan Inspektorat yang tidak hanya ada di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, melainkan juga ada di setiap wilayah kota madya, bernama inspektur pembantu (irban).
"Inspektorat pun ada Irban, inspektorat di tingkat kotamadya. Yang bisa juga melakukan langkah-langkah preventif," katanya.
Khoirudin yakin Kejati juga mempunyai dasar melakukan penggeledahan. Dia mendukung proses penegakan hukum yang berlangsung saat ini.
"Tentu aparat penegak hukum kita dalam bertindak, berbuat, ada data awal yang mendasari. Dan saya mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," katanya.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menggeledah Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Rabu (18/12/2024). Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan penyimpangan dana kegiatan yang bersumber dari Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2023.
Penggeledahan dilakukan di lantai 15, tepatnya di ruang Kepala Dinas, dan lantai 14 di ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati DKI Jakarta Syahron Hasibuan mengatakan, penyidik telah menemukan peristiwa pidana pada kegiatan tersebut dan pada 17 Desember 2024, ditingkatkan ke tahap Penyidikan.
“Penyidik bidang Pidana Khusus Kejati DKJ melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” kata Syahron dalam keterangan tertulisnya.
Syahron mengatakan penyimpangan kegiatan tersebut bernilai kegiatan kurang lebih sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar) sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor PRINT- 5071/M.1/Fd.1/12/2024 Tanggal 17 Desember 2024,” ujarnya.