Ketua DPRD Pertanyakan Kenapa Anies Mau Jual Saham Perusahaan Bir

Prasetyo menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta turut serta dalam pengelolaan PT Delta Djakarta karena pemerintah pusat memberi wewenang.

Pemerintah berusaha untuk mengukur sebaran peredaran bir di masyarakat hingga ke tingkat RT dan RW.

"Minumnya itu sejauh mana sih, kan bahaya ini liar," kata dia.

Dia juga mengatakan bahwa permasalahan saham perusahaan bir PT Delta Djakarta ini bukan dilihat dari permasalahan agama baik hal atau tidak halal. Dia berharap agar hal itu tidak dibawa ke ranah tersebut.

"Jadi gak ada alasan, bukan masalah, sekali lagi bukan masalah agama halal tidak halal. Jangan dimasukan ke ranah itu,” ujarnya.

Prasetyo mengatakan bahwa PT Delta Djakarta tidak pernah mendapat hibah dari pemerintah daerah. Justru PT Delta Djakarta memberikan dividen pada Pemprov DKI Jakarta.

Dia mengatakan bahwa seharusnya badan usaha milik daerah (BUMD) yang tak mampu berikan keuntungan bisa dijual, namun kasus PT Delta Djakarta ini berbeda, karena mereka justru beri keuntungan bagi Pemprov.

"Salahnya apa? kalau ada kebijakan eksekutif kayak gitu (menjual saham), mana BUMD-BUMD yang tidak mampu, itu dicabut. Ini (PT Delta Djakarta) gak ada masalahnya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengatakan realisasi penjualan saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta masih diupayakan, karena hal ini merupakan janji dari kampanye Anies Sandi.

“Saham Delta itu memang kita akan upayakan jual kembali ke publik karena itu menjadi bagian dari visi dan misi dan janji kampanye Anies-Sandi,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/3/2021).

Dia juga mengatakan pelepasan saham ini belum dapat restu dari DPRD DKI Jakarta terkait saham di PT Delta Djakarta Tbk yang merupakan produsen bir merek Anker.