Ketua Kamar Militer MA: Kelompok LGBT di TNI Polri Dipimpin Sersan

Burhan teringat saat pertama kali menyidangkan kasus LGBT pertama kali di lingkungan TNI pada 2008.

"Saya tidak menghukumnya tetapi saya perintahkan dalam putusan itu supaya komandannya itu mengobatinya sampai sembuh," jelasnya.

Dia mengatakan keputusan tersebut dia lakukan karena saksi ahli saat itu menyampaikan saat itu dia baru pulang dari operasi militer di Timor-Timor sehingga tertekan dan membentuk penyimpangan seksual.

"Saya paham bagaimana tekanan di operasi militer, fenomena awal yang sama saya putus obati," imbuhnya.

Burhan menambahkan bila dulu penyimpangan seksual diakibatkan tekanan saat jalani operasi militer, namun saat ini diakibatkan pergaulan dengan melihat video-video di media sosial.

"Fenomena belakangan ini lebih diakibatkan oleh banyaknya menonton dari WhatsApp video dan sebagainya, ini telah membentuk perilaku yang menyimpang termasuk di dalamnya adalah keinginan melampiaskan lebih libido terhadap sesama jenis ini yang terjadi di lingkungan TNI dan masuk lingkungan Peradilan Militer," ungkapnya.

Burhan menyayangkan putusan Peradilan Militer saat ini yang diputuskan bukan diobati tetapi dibebaskan dengan alasan KUHP belum mengatur persoalan LGBT.

"Ini tidak salah tetapi bagi institusi TNI adalah kesalahan terbesar. Perilaku LGBT bagi anggota TNI bagaimana tugas-tugas satuan bisa dilakukan apabila mental prajuritnya terbentuk dari sikap yang seperti ini, dari Markas Besar Angkatan tolong pikirkan bagaimana jalan keluarnya," ucapnya.