Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengusulkan agar kepala daerah mengurangi protokoler. Menurut Setyo, hal itu perlu dilakukan demi efisiensi anggaran.
"Mohon maaf, protokoler sebaiknya dikurangi bapak ibu kepala daerah. Ibarat kata berkunjung segala macem, dikurangilah, itu bagian dari efisensi," ujar Setyo dalam peluncuran MCP 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).
Setyo menjelaskan protokoler yang banyak tentunya akan mengeluarkan biaya banyak juga. Sebagai contoh, seorang pejabat memiliki asisten pribadi, ajudan, sopir, hingga operator.
"Bayangkan kalau semua orang itu mendapatkan honor perjalanan dinas," ujarnya.
Setyo mengatakan, di KPK efisiensi protokoler sudah dilakukan sejak lama. Sebagai contoh, ia berangkat memberikan pembekalan di retreat kepala daerah di Akmil Magelang hanya berdua dengan stafnya.
"Ya saya kemarin ke Magelang hanya berdua saja tuh. Baik-baik saja, alhamdulillah, lancar," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, mengatakan pihaknya menemukan inefektivitas anggaran daerah. Oleh karena itu, ia berharap kepala daerah melakukan perbaikan anggaran.
“Kami menemukan potensi inefektivitas anggaran daerah mencapai Rp37,97 triliun. Oleh karena itu, pada periode awal pemerintahan daerah yang baru, diharapkan perangkat daerah dapat melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran,” ungkap Raden.