Ketua MKGR: Alhamdulillah Kalau Benar Gibran Gabung Golkar

18 Jan 2025, 13:35 WIB

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sejumlah stan Perusahaan (pemberi kerja) pada Festival Vokasi Temu Mitra Industri (Dok. Diskominfo Medan)

Jakarta, IDN Times - Ketua organisasi sayap pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Adies Kadir, memberikan sinyal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa saja bergabung ke Golkar melalui MKGR. Apalagi, Gibran dijadwalkan hadir di acara puncak HUT ke-65 MKGR hari ini di sebuah hotel di Jakarta Pusat.

Sementara, kehadiran Presiden Prabowo Subianto diwakilkan kepada Utusan Khusus Presiden bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Adies sendiri mengaku mengundang Prabowo dan Gibran untuk ikut hadir di puncak HUT ke-65 MKGR hari ini. Ia mengatakan sebagai salah satu organisasi pendiri Golkar, MKGR terbuka untuk siapapun yang akan bergabung.

"Seperti yang disampaikan oleh ketua umum kami ya, Golkar adalah partai yang terbuka. Jadi kami menerima siapa pun itu yang ingin bergabung ke Partai Golkar. Apalagi kalau itu tokoh-tokoh bangsa, seperti Presiden Jokowi atau Pak Gibran. Jadi, Partai Golkar sangat terbuka untuk siapa pun, WNI yang ingin bergabung," kata Adies ketika dikonfirmasi, Sabtu (18/1/2025).

Sebelumnya, Adies juga mengakui adanya perubahan dalam rapat MPO (Majelis Permusyawaratan Organisasi) jelang malam puncak HUT MKGR. Ia menyebut akan ada penambahan sejumlah posisi, termasuk di jajaran wakil ketua umum.

Apakah penambahan posisi wakil ketua umum itu didedikasikan bagi Gibran?

1. Gibran dijadwalkan bakal memberikan sambutan saat HUT ke-65 MKGR

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau proyek Stasiun KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) Karawang, Jawa Barat Jumat (20/12/2024). (dok. Setwapres)

Lebih lanjut, Adies tak menampik Gibran bakal memberikan sambutan di puncak HUT ke-65 MKGR. Sementara, soal penambahan posisi wakil ketua umum di MKGR, Adies baru bersedia menyampaikannya nanti malam. Ia mengaku sudah menginventarisir posisi mana saja yang sudah tidak lagi aktif.

"Nanti siapa-siapa (individu baru) ya kita lihat nanti di tanggal 18 kira-kira penambahan dan pengurangan (komposisi pengurus) itu di mana. Yang pasti, untuk pengurangan, kami sudah inventarisir. Banyak juga yang tidak aktif, banyak yang berhalangan tetap. Itu sudah kami inventarisir. Dan juga kami ada penambahan beberapa posisi wakil ketua umum," katanya.

Ketika ditanya apakah Gibran akan diumumkan bergabung sebagai anggota MKGR nanti malam, Adies mengatakan tidak suka adanya kejutan-kejutan.

"MKGR kan gak suka kejutan-kejutan. Nanti kaget-kaget. Biasa-biasa saja," tutur Adies.

2. Bahlil minta publik amati puncak HUT ke-65 MKGR

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. (www.instagram.com/@bahlillahadalia)

Sementara, ketika dikonfirmasi kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ia meminta agar publik mengamatinya pada puncak HUT ke-65 MKGR.

"Mungkin di MKGR besok malam saja nanti kita lihat," ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, kemarin.

Sinyal Gibran bakal bergabung ke Golkar lewat organisasi sayap partai tersebut, santer terdengar menjelang puncak HUT MKGR.

Bahlil melanjutkan, MKGR merupakan salah satu organisasi sayap partai yang telah berjuang bersama membesarkan Golkar. Karena itu, siapa pun kader di dalamnya dipastikan memiliki semangat yang sama untuk membesarkan Golkar.

3. Jokowi mengaku tidak mendapatkan undangan dari MKGR

Presiden ke-7 RI Joko “Jokowi” Widodo. (IDN Times/Larasati Rey)

Sementara, ketika ditanyakan kepada Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo. apakah ia ikut hadir dalam HUT ke-65 MKGR, ia mengaku tak mendapatkan undangan. Padahal, MKGR sudah menyiapkan kursi seandainya Jokowi mau hadir.

"Gak ada undangan, gak ada undangan," ujar Jokowi di Solo pada 17 Januari 2025.

Jokowi tidak menjawab dengan lugas soal isu dirinya juga akan masuk Golkar lewat organisasi sayap MKGR.

"(Dikabarkan masuk lewat MKGR) ya baik," katanya sembari tertawa dan masuk mobil.

Gibran dan Jokowi kini menjadi tokoh publik yang tidak memiliki partai, usai dipecat PDI Perjuangan (PDIP). Hal itu menjadikan Jokowi, satu-satunya presiden yang tak memiliki kendaraan politik usai pensiun sebagai presiden RI.