Ketua Pansel: 127 Pelamar Daftar Jadi Capim KPK, Termasuk 4 PATI Polri

Menurut Yenti, sejauh ini dari ratusan pelamar belum ada yang datang dari internal KPK. Walaupun ketika menyambangi gedung antirasuah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan kemungkinan ada tiga lagi pimpinan saat ini yang hendak melamar. 

"Tapi, hingga saat ini belum ada," kata perempuan yang mengajar di Fakultas Hukum di Universitas Trisakti itu. 

Lalu, ada pula yang menyebut pegawai KPK hendak mendaftar. Namun, lagi-lagi pada praktiknya hal itu belum ada. Kendati begitu, ia tidak ingin buru-buru mengambil kesimpulan tidak ada pelamar dari institusi antirasuah tersebut. 

"Kami menunggu saja perkembangan di hari-hari terakhir (pendaftaran)," tutur dia.

Sementara, saat ditanya siapa saja empat perwira tinggi Polri yang telah mendaftar, Yenti mengaku tidak ingat. Ia hanya menyebut bisa dipantau langsung di sekretariat pansel di Gedung Kemensetneg.

Ada perbedaan di pansel tahun ini dengan pansel di tahun 2015 lalu. Pada tahun ini, pansel turut menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk turut mengecek rekam jejak calon pelamar apakah mereka telah terpapar paham radikal.

Namun, Yenti menggaris bawahi itu bukan satu-satunya persyaratan.

"Itu kan hanya salah satu persyaratan (tidak terpapar paham radikal). Tapi, kami tidak ingin pimpinan KPK ke depannya tidak terpapar radikalisme," kata Yenti. 

Untuk itu pada Senin (1/7) kemarin, Yenti dan anggota pansel lain turut berkunjung ke markas BNPT di gedung Kementerian BUMN. Dari hasil dialognya dengan Pimpinan BNPT, Suhardi Alius berharap agar komisioner KPK yang terpilih ke depannya adalah orang-orang yang moderat. 

"Kami ingin pimpinan, bukan hanya KPK tapi semua lini adalah orang-orang yang moderat dan memperjuangkan eksistensi NKRI," kata Suhardi di kantornya. 

BNPT, katanya lagi, telah membuat sejumlah kriteria dalam menyeleksi capim KPK. Kriteria yang dimaksud yaitu tidak intoleran, tidak anti terhadap Pancasila, tak anti NKRI, dan terbebas dari penyebaran paham takfiri atau mudah menuduh orang lain kafir. 

Seolah untuk menepis isu yang kini berkembang, KPK melalui Wadah Pegawainya menyambangi kantor Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) pada Selasa (2/7). Menurut Ketua WP, Yudi Purnomo, ada kesepakatan antara organisasi yang ia pimpin dan BNPT bahwa seluruh pegawai di institusi antirasuah wajib menjaga NKRI dan Pancasila. 

"WP KPK juga menegaskan bersedia bekerja sama dengan semua pihak untuk melawan segala bentuk radikalisme yang mengancam ideologi bangsa, termasuk segala teror terjadi kepada aparat penegak hukum dan aktivis antikorupsi," kata Yudi di dalam keterangan tertulisnya pada hari ini. 

Ia turut menyampaikan kepada BNPT, sudah membentuk tim pengawalan seleksi pimpinan KPK. Tim tersebut, kata Yudi, akan bermitra dengan pansel capim KPK. 

"Yang harus menjadi fokus dari tim ini yakni independensi dan integritas dari capim KPK. Selain itu, mereka tidak memiliki konflik kepentingan dengan lembaga mana pun, bukan justru pada isu radikalisme yang sudah final dibahas oleh WP KPK dengan Kepala BNPT," tutur dia.

Kalian pasti penasaran siapa sih 9 perwira tinggi Polri yang telah mengantongi restu dari Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk melamar capim KPK? Informasi itu diketahui usai surat Kapolri Nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM yang diterima IDN Times beredar di publik. Dalam surat itu, tercatat ada empat Pati berpangkat Irjen, dan sisanya berpangkat Brigjen.  

Berikut sembilan nama Pati Polri dalam yang disebut telah mengantongi izin dari Tito:

1. Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar
2. Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongrekum
3. Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung
4. Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur
5. Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari
6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto
7. Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul
8. Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih
9. Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani

Rekam jejak dari perwira tinggi Polri juga tidak sebenarnya bersih. Salah satu yang menjadi sorotan publik dari 9 Pati itu adalah Wakil Kabareskrim, Irjen (Pol) Antam Novambar. Ia diduga pernah

mengancam mantan Direktur Penyidikan KPK, Endang Tarsa agar bersedia menjadi saksi yang meringankan bagi Budi Gunawan yang pada 2015 masih duduk sebagai Wakapolri. 

Menurut pemberitaan Majalah Tempo pada 2015 lalu, lembaga antirasuah di tahun tersebut menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening gendut. Gara-gara status tersangka itu, peluang Budi untuk menjadi Kapolri melayang. Padahal, dia sudah lolos proses uji kepatutan dan kelayakan di komisi 3 DPR. 

Namun, rupanya sorotan itu tak terlalu berpengaruh bagi Tito. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan propam dan menyebut rekam jejak 9 Pati itu bersih. 

"Sembilan yang sudah mendaftar (sebagai capim KPK) untuk ikut seleksi tidak ada masalah (dari rekam jejak)," ujar Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (25/6) lalu. 

Catatan lainnya yakni soal rendahnya kepatuhan untuk terus memperbarui harta kekayaan ke KPK. Dari 9 Pati, tidak ada satu pun yang patuh memperbarui dan melaporkannya setiap tanggal 31 Maret.