Ketum PAN Bakal Temui Prabowo, Samakan Frekuensi untuk Koalisi Besar

08 Apr 2023, 10:50 WIB

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan ketika berbicara di DPP PAN, Jakarta Selatan. (www.instagram.com/@zul.hasan)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan bakal menyambangi kediaman Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Kertanegara pada Sabtu, (8/4/2023). Pertemuan itu untuk menindak lanjuti silaturahmi Ramadan yang diadakan oleh PAN pada 2 April 2023 lalu.

"Kami ingin menindak lanjuti paska silaturahmi Ramadan bersama presiden di kantor PAN untuk ide dan gagasan membangun koalisi besar antara KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) dan KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya)," ungkap Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Maulana melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Jumat, (7/4/2023).

Dua koalisi masing-masing dipimpin oleh Golkar dan Gerindra yang memiliki suara lebih tinggi. Silaturahmi itu turut dihadiri secara langsung oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Nampak absen ketum PDIP, Megawati Soekarnowati dan Ketum Partai NasDem, Surya Paloh. Keduanya disebut absen lantaran sedang berada di luar negeri.

Momentum silaturahmi yang dihadiri oleh Jokowi dan ketum dari lima parpol terjadi usai Indonesia dicoret oleh FIFA sebagai tuan rumah U-20. Pencoretan itu terjadi usai dua kepala daerah dari PDIP menolak kehadiran timnas Israel bertanding di Tanah Air.

Di sisi lain, kata Yoga, PAN dan Gerindra ingin menyamakan frekuensi dan memperbanyak titik temu agar terbangun koalisi yang sepenuh hati, satu jiwa dan satu perjuangan. Apakah mungkin Koalisi Besar bisa terwujud tanpa kehadiran PDIP?

1. Koalisi Besar baru sekedar ikhtiar, belum resmi terbentuk

Ketum PAN bersama Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan 4 ketum parpol lain di kantor DPP PAN, 2 April 2023. (www.instagram.com/@amanatnasional)

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan bahwa pembentukan Koalisi Besar yang meleburkan dua koalisi berbeda baru sekedar ikhtiar. Belum ada kesepakatan kapan koalisi tersebut bakal diumumkan ke publik.

"Kami dalam konteks ikhtiar, berupaya untuk memperbesar koalisi yang ada. Sebagaimana yang ada Gerindra ada di KKIR bersama PKB," ungkap Habiburokhman pada Jumat, (7/4/2023).

Sehingga, kata dia, Gerindra hingga saat ini belum menargetkan pembahasan capres dan cawapres. "Masing-masing kan punya target. Gerindra dan KKIR punya target. PDIP punya target. Yang paling penting bagaimana menyamakan frekuensi dulu. Itu yang sering kali disampaikan oleh Pak Prabowo," tutur dia.

2. PKB pesimistis koalisi besar bakal terealisasi

IDN Times/Irfan Fathurohman

Sementara, rekan Gerindra di dalam KKIR, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru sudah melempar sinyal bahwa koalisi besar akan sangat sulit terealisasi. Apalagi situasi saat ini, setidaknya sudah ada tiga poros koalisi yang terbentuk.

Tiga poros tersebut adalah Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sudah mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden. Lalu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya antara PKB dan Gerindra. Terakhir adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Tidak mungkin keliatannya sih (koalisi besar). Kalau lihat dari hasil survei, dalam realita koalisi yang ada," ungkap Waketum PKB, Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 31 Maret 2023 lalu.

Di samping itu, saat ini terdapat sejumlah sosok yang memiliki elektabilitas besar yang berpotensi maju sebagai capres. Hal tersebut dinilainya lebih baik, karena masyarakat diberikan banyak pilihan calon pemimpin.

"Kalau rakyat (diberi) empat (capres) bagus, karena apa? Mau pesta, karena apa? Semua mau terlibat partisipasi. Kalau ada empat capres, koalisi berarti kan ada empat yang sukses tuh semua terlibat," tutur dia.

"Kalau cuma dua, dua tim yang sukses," katanya lagi.

Sementara, menurut analis politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, respons PKB adalah respons yang genuine. Hal itu lantaran PKB terusik dengan adanya pembentukan Koalisi Besar.

"Kita tahu Cak Imin (Ketum PKB) sudah melakukan berbagai upaya, ikhtiar untuk menominasikan dirinya sebagai kandidat baik capres maupun cawapres. Hal itu bukan baru-baru ini saja, tetapi sudah dari 2018. Branding-nya macam-macam mulai dari capres zaman now, lalu Gus Ami, Panglima Santri, Gus Muhaimin," ungkap Ahmad di Jakarta pada Jumat kemarin.

PKB sengaja memilih berkoalisi dengan Gerindra karena peluang menjadikan Cak Imin cawapres semakin terbuka lebar. Sedangkan, bila Koalisi Besar terbentuk, maka peluang Cak Imin jadi cawapres bakal hilang.

3. PDIP diduga hanya akan dapat posisi cawapres bila bergabung ke Koalisi Besar

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ketika memberikan sambutan "Sarasehan Nasional Indonesia Muda Membaca Bung Karno" pada Selasa, 29 Juni 2021 (Tangkapan layar Megawati Institute)

Lebih lanjut, Ahmad menilai seandainya PDIP bergabung dengan Koalisi Besar, maka tak mungkin partai dengan lambang banteng moncong putih itu bersedia diberikan kursi cawapres. PDIP adalah partai pemenang pemilu dan memiliki tiket untuk mengajukan capres tanpa perlu berkoalisi dengan parpol lain.

"PDIP kan memiliki pride yang tinggi. Bagaimana pun juga golden ticket-nya kan ada. Ada dugaan dan kekhawatiran, Koalisi Besar diorkestrasi oleh Istana atau Pak Luhut untuk mengepung PDIP agar menyerahkan golden ticket-nya kepada arus kekuatan besar yang diorkestrasi oleh Istana tadi," tutur dia.

Di saat yang sama, seandainya PDIP bergabung, maka akan dipaksa untuk berpuas diri hanya diberi kursi cawapres. "Yaitu nanti dengan komposisi Prabowo-Ganjar. Itu sebabnya ketika ada panggung besar dengan judul panen raya yang dihadiri oleh tiga tokoh, yang di-framing bukan Ganjar-Prabowo tetapi Prabowo-Ganjar," katanya.

Hal ini mengonfirmasi bahwa ada keinginan untuk mendorong Prabowo sebagai capres 2024. Meski begitu, proses negosiasi dengan PDIP diprediksi bakal alot lantaran call dari PDIP pasti menginginkan kursi capres.