Koalisi Desak DPR Tolak Usulan Pemerintah dalam Persetujuan BoP

06 Feb 2026, 14:10 WIB

Anggia Leksa Putri

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace Charter. (instagram.com/sekretariat.kabinet)

Intinya sih...

Koalisi sebut Indonesia perlahan masuk jebakan Trump-Netanyahu
Koalisi sebut tidak ada pasal yang secara spesifik Palestina dalam rencana untuk Gaza

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Puluhan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang tergabung di dalam Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menolak usulan pemerintah jika penandatanganan ikatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dimintakan persetujuan.

Menurut mereka, tanpa persetujuan DPR, BoP dianggap tidak menciptakan kewajiban hukum di Indonesia.

“Tanpa persetujuan DPR atau ratifikasi secara resmi melalui mekanisme hukum domestik maka dapat diartikan BoP tidak menciptakan kewajiban hukum serta tidak memiliki dampak bagi politik dalam negeri dan hukum nasional,” kata koalisi dikutip dari keterangan pers, Jumat (6/2/2026).

Selain itu, koalisi juga menolak penggunaan APBN untuk BoP. Mereka mengusulkan dana Rp16,7 triliun sebaiknya dialihkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, dan membuka lapangan pekerjaan baru.

1. Koalisi sebut Indonesia perlahan masuk jebakan Trump-Netanyahu

Presiden RI, Prabowo dalam dalam World Economic Forum 2026 di Davos, Swis. (IDN Times/Alya Achyarini)

Koalisi juga menyebut Indonesia perlahan sudah masuk jebakan Trump dan Netanyahu imbas langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menandatangani Piagam Board of Peace (BOP) pada 22 Januari lalu.

“Bergabungnya Indonesia dalam BOP telah melupakan kejahatan perang dan kemanusiaan yang di lakukan Netanyahu sehingga Indonesia secara perlahan tapi pasti masuk dalam jebakan Trump dan Netanyahu,” kata koalisi.

2. Koalisi sebut tidak ada pasal yang secara spesifik Palestina dalam rencana untuk Gaza

Presiden RI, Prabowo dalam dalam World Economic Forum 2026 di Davos, Swis. (IDN Times/Alya Achyarini)

Tak hanya itu, koalisi mencatat sejumlah masalah substansi dalam piagam BoP yang diadopsi secara unilateral oleh Donald Trump. Meski diklaim untuk perdamaian dan rekonstruksi Gaza, tidak ada pasal yang secara spesifik menyebut Palestina atau keterlibatannya dalam rencana untuk Gaza.

Koalisi mengatakan, tidak terlihat upaya nyata dari BoP untuk melibatkan Palestina. Mereka menilai keikutsertaan Indonesia justru mengaburkan dukungan tradisional Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

3. Struktur BoP dianggap otoriter karena di bawah kekuasaan absolut Trump

Sesi Board of Peace, di World Economic Forum (WEF) 2026, dibuka oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. (IDN Times/Uni Lubis)

Sementara, struktur Because BoP dinilai koalisi sangat sentralistik dan otoriter. Kekuasaan absolut berada di tangan Donald Trump sebagai ketua yang perannya tetap berlaku meski sudah tidak menjabat sebagai Presiden AS.

Terlebih lagi, keanggotaan permanen ditentukan oleh kontribusi pembiayaan sebesar 1 juta dolar AS. Koalisi menyayangkan pilihan Indonesia langsung menjadi anggota permanen, padahal bisa memilih keanggotaan biasa selama tiga tahun.