Koalisi Masyarakat Sipil Sentil Kasus Lord Luhut: Kritik itu HAM

Koalisi Masyarakat Sipil melihat, bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi tercermin dalam kasus Fatia dan Haris dengan agenda pembacaan dakwaan hari ini.

"Kasus ini juga hanya satu dari sekian banyak serangan yang ditujukan kepada aktivis, jurnalis, pembela HAM, perempuan pembela HAM, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil secara umum," sebut Koalisi.

Koalis Masyarakat Sipil berpendapat kasus Fatia dan Haris adalah ancaman serius bagi demokrasi, dan situasi kebebasan sipil di Indonesia.

"Fatia dan Haris juga merupakan korban judicial harassment, di mana perangkat hukum digunakan untuk mempidanakan masyarakat yang aktif berpendapat,"ujar Koalisi.

Selain itu, UU ITE yang menjerat keduanya dianggap jadi momok kebebasan berpendapat di ruang digital.

"Berbagai pasal karet yang ada dalam undang-undang ini terbukti telah memakan banyak korban. Belum lagi penggunaan instrumen hukum tersebut begitu diskriminatif, sebab hanya akan menjerat mereka yang dikategorisasikan sebagai bukan simpatisan pemerintah," pungkas Koalisi.

Selain itu, proteksi terhadap kerja-kerja pembela HAM atau human rights defender di Indonesia dianggap masih sangat lemah. Walaupun sudah ada beberapa instrumen seperti halnya Standar Norma dan Pengaturan (SNP) terkait Pembela HAM yang diterbitkan Komnas HAM, nyatanya kerja pembelaan HAM disebut masih sering terancam.

Kritik publik, menurut Koalisi Masyarakat Sipil adalah bagian dari HAM dan unsur penting dalam negara demokrasi.

"Selain dilindungi oleh berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional, aktivitas yang dilakukan oleh Fatia dan Haris merupakan bagian dari masyarakat sipil dalam mengawasi kerja pemerintah agar tak terjadi absolutisme kekuasaan. Adanya check and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan sangat penting dan kritik merupakan salah satu alat untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan maksimal," ujar Koalisi.

Selain itu, kritikan Fatia dan Haris pada Luhut tidak pernah dibuktikan sebaliknya, sehingga tak dapat diklasifikasikan sebagai berita bohong. Sampai sejauh ini, Luhut Binsar Panjaitan tidak pernah memaparkan data bantahan berkaitan dengan keterlibatannya pada praktik bisnis pertambangan yang ada di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

"Hasil riset yang dibuat oleh sembilan organisasi masyarakat sipil yang menjadi landasan kritikan Fatia dan Haris juga seharusnya dibiarkan menjadi diskursus publik terkait permasalahan tambang di Papua, bukan justru dijadikan dasar pelaporan tindak pidana," sebut Koalisi.

Status Luhut sebagai pejabat publik, dirasa menjadikan kasus ini punya muatan konflik kepentingan yang tinggi. Diteruskannya kasus kriminalisasi Fatia dan Haris sampai ke tahap persidangan di pengadilan disebut koalisi tak lepas dari kuasa Luhut yang sangat besar di pemerintahan sehingga memiliki akses, tak terkecuali pada aparat penegak hukum.

"Sejak tahap di kepolisian pun Luhut terkesan memiliki kuasa untuk mengontrol jalannya penyidikan. Hal tersebut terlihat pada saat proses mediasi yang mana dinyatakan gagal karena diputus sepihak oleh pihak Luhut," sambung Koalisi.

Selain itu, situasi Papua disebut kian memburuk karena operasi militer ilegal. Skandal konflik kepentingan dan praktik bisnis pertambangan di Papua sebagaimana yang dibongkar oleh koalisi masyarakat sipil pun dampaknya mulai bermunculan. 

Maka itu, gerakan masyarakat sipil yang terdiri dari lembaga HAM, hukum, antikorupsi, lingkungan, civitas akademika, hingga buruh, menyatakan semua ancaman-ancaman yang timbul, karena kesewenangan negara tidak menghentikan langkah masyarakat untuk terus menagih akuntabilitas, serta tanggung jawab negara dalam pemenuhan keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia.

"Kami menyerukan solidaritas sebesar-besarnya kepada seluruh warga yang sampai hari ini menjadi korban kriminalisasi dan juga ancaman-ancaman akibat aktivitasnya membela lingkungan, kebebasan akademis, kebebasan pers dan ketidakadilan," sebut Koalisi Masyarakat Sipil.