Koalisi Sipil Kritik Nuansa Militerisme Akhir-akhir Ini

Ardi mengatakan kembalinya militerisme dalam ranah sipil terjadi melalui revisi UU TNI, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, hingga Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI.

“Semua aturan itu dapat menjadi instrumen politik yang menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer. Ia menilai saat ini militer semakin keluar dari fungsi pertahanan dan masuk lebih dalam ke ruang sosial, politik, hingga kehidupan sipil warga negara,” ujarnya.

Di sisi lain, Ardi mengatakan menguatnya militerisme juga membawa ancaman serius terhadap kondisi ekonomi nasional. Ia menegaskan tidak ada negara yang didominasi militer dapat tumbuh sehat secara ekonomi.

"Investor tidak akan memiliki kepercayaan terhadap negara yang ruang demokrasinya menyempit dan penegakan hukumnya sewenang-wenang," jelasnya.

"Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar hari ini, ketidakstabilan ekonomi, serta menurunnya kepercayaan pasar tidak dapat dilepaskan dari arah politik Indonesia yang semakin represif dan otoriter," sambungnya.

Oleh karenanya, Koalisi Sipil menilai reformasi di sektor pertahanan dan keamanan ini harus kembali ditempatkan sebagai agenda mendesak yang tidak bisa ditawar lagi. Ia menegaskan TNI harus kembali pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara dan tidak masuk ke ranah sipil.

"Demokrasi yang sehat hanya dapat berdiri apabila militer tunduk pada kontrol sipil yang demokratis, supremasi hukum ditegakkan, serta seluruh cabang kekuasaan negara berjalan secara independen untuk saling mengawasi," ujarnya.