KSAD Pertanyakan Dana Produksi Film Pesta Babi: Duitnya dari Mana?
- KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mempertanyakan sumber dana produksi film Pesta Babi karya Dhandy Laksono dan heran dengan proses pembuatannya yang melibatkan perjalanan ke Papua.
- Maruli menegaskan tidak pernah memerintahkan prajurit TNI untuk membubarkan acara nonton bareng film tersebut, karena tindakan itu dilakukan atas permintaan pemerintah daerah.
- Menurut Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra, pembubaran nobar film Pesta Babi bukan arahan dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum, melainkan keputusan di tingkat lokal.
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mempertanyakan pendanaan produkai Film Pesta Babi garapan sineas Dhandy Laksono. Ia juga heran bagaimana bisa rumah produksi tersebut membuat cerita sedemikian rupa dan dikemas menjadi film.
"Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Ya, coba aja, ya kan?" kata Maruli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Maruli juga menyoroti usaha tim Film Pesta Babi itu terbang ke Papua demi menggarap proyek film itu. Ia pun menyinggung adanya pihak-pihak tertentu yang ikut mendanai Film Pesta Babi.
"Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduit lah," kata dia.
Kendati demikian, Maruli membantah telah menginstruksikan langsung prajuritnya untuk membubarkan kegiatan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi. Ia menegaskan pembubaran itu dilakukan atas permintaan pemerintah daerah (pemda). Maruli mengatakan, pemda menilai, acara nobar Pesta Babi berpotensi memicu keributan di tengah masyarakat. Oleh karena itu.
"Ya, itu... itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya apa namanya, koordinator wilayah antara... antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan," kata Maruli.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membantah pembubaran nobar film pesta babi merupakan arahan pemerintah pusat. Menurutnya pemutaran film itu berlangsung di sejumlah lokasi.
"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
