Koalisi Sipil: Prajurit TNI Dilatih untuk Berperang Malah Urus Pertanian

11 Jun 2025, 07:25 WIB

Santi Dewi

Ilustrasi prajurit TNI yang tengah apel di Monas. (ANTARA FOTO)

Intinya sih...

UU TNI tidak mengatur prajurit kerjakan isu pangan dan kesehatan
Perekrutan calon Tamtama dianggap cederai semangat reformasi TNI yang ingin profesional dan tak campuri urusan sipil.
TNI AD berencana membentuk batalyon teritorial pembangunan
Mabes TNI AD merekrut 24 ribu calon prajurit Tamtama untuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan yang terdiri dari sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) menanggapi rencana TNI Angkatan Darat (AD) merekrut 24 ribu calon prajurit Tamtama. Puluhan ribu calon Tamtama itu dilakukan dalam rangka untuk membentuk struktur organisasi baru yaitu Batalyon Teritorial Pembangunan.

Koalisi mengutip keterangan dari Mabes TNI AD yang menyebut rekrutmen calon Tamtama itu bakal dijadikan pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan. Mereka bukan dilatih untuk berperang dan menjadi ada di garda terdepan menghadapi musuh.

Koalisi sipil menilai rencana rekrutmen itu sudah keluar jauh dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara. "TNI itu direkrut, dilatih dan dididik untuk perang dan bukan untuk mengurusi urusan-urusan di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan," ujar Direktur Imparsial, Ardi Manto di dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu (11/6/2025).

Imparsial termasuk ke dalam koalisi sipil yang mengkritisi kebijakan TNI AD tersebut. Menurut Ardi, kebijakan perekrutan yang sedang dilakukan telah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara seperti yang tertulis di dalam aturan konstitusi dan UU TNI itu sendiri.

"Kami menilai perekrutan dan pelibatan TNI bukan untuk menjadi pasukan tempur, melainkan untuk urusan seperti pertanian, perkebunan, peternakan maupun pelayanan kesehatan adalah bentuk kegagalan untuk menjaga batas demarkasi yang tegas antara urusan sipil dan militer," tutur dia.

1. UU TNI tidak mengatur prajurit kerjakan isu pangan dan kesehatan

Ilustrasi prajurit TNI. (IDN Times/M.Idris)

Lebih lanjut, Ardi mengatakan di dalam UU nomor 3 tahun 2025 mengenai TNI dan UUD 1945 telah menetapkan pembatasan terhadap TNI yang jelas-jelas tidak memiliki kewenangan mengurus pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan. Rekrutmen calon Tamtama itu dianggap telah mencederai semangat Reformasi TNI yang menginginkan terbentuknya TNI yang profesional dan tak lagi-lagi mencampuri urusan sipil.

Di dalam UU baru mengenai TNI pun tugas operasi selain militer perang (OMSP) tidak ada yang menyangkut isu ketahanan pangan. Poin yang diduga akan digunakan sebagai dalih yakni untuk membantu tugas pemerintah di daerah.

"Menempatkan prajurit TNI untuk mengurusi hal-hal di luar pertahanan justru akan melemahkan TNI dan membuat TNI menjadi tidak fokus untuk menghadapi ancaman perang itu sendiri. Secara tidak langsung akan mengancam kedaulatan negara," tutur dia.

Padahal, kata Ardi, perubahan lingkungan strategis dan ancaman perang yang semakin kompleks menuntut TNI untuk fokus dan memiliki keahlian spesifik di bidang peperangan.

2. TNI AD berencana membentuk batalyon teritorial pembangunan

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. (Dokumentasi Dispenad)

Sementara, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengakui Mabes TNI AD sedang merekrut 24 ribu calon prajurit Tamtama. Kebijakan itu, kata Wahyu merupakan bagian dari strategi penguatan organisasi TNI AD. Jenderal bintang satu itu pun memahami muncul beragam tanggapan rekrutmen tamtama dalam jumlah besar.

"Termasuk tanggapan yang bernada skeptis. Tapi, ini bukan keputusan yang mendadak. Ini merupakan hasil dari perencanaan jangka panjang yang matang," ujar Wahyu ketika dikonfirmasi pada 7 Juni 2025 lalu.

Ia pun mengklaim antusiasme pemuda Indonesia untuk menjadi prajurit TNI AD terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pemuda itu, kata dia, terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun.

"Hal ini tercermin dari data pendaftaran calon Tamtama TNI AD tahun 2025 yang mencapai 107.365 orang. Dengan jumlah calon tervalidasi sebanyak 38.835 orang," kata dia.

Ia menambahkan TNI AD sedang menyusun struktur organisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap potensi ancaman di berbagai wilayah. Sebagai bentuk konkret dari kebijakan itu, TNI AD berencana membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang tersebar di 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

"Setiap batalyon nantinya akan berdiri di lahan seluas 30 hektare dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.

3. TNI AD akan bentuk empat kompi dalam Batalyon Teritorial Pembangunan

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. (IDN Times/Alya Achyarini)

Wahyu mengatakan, TNI AD bakal merancang empat jenis kompi di BTP. Pertama, kompi pertanian yang akan mendukung program ketahanan pangan dan swasembada nasional. Kedua, kompi peternakan untuk memperkuat penyediaan protein hewani.

Ketiga, kompi medis yang fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat dan penanganan bencana. Keempat, kompi zeni yang bertugas membangun infrastruktur, terutama di daerah tertinggal dan rawan bencana.

"Dengan adanya pendekatan ini, prajurit TNI AD tidak hanya dituntut untuk siap tempur, tetapi juga menjadi kekuatan pembangunan yang hadir dan bermanfaat langsung di masyarakat," kata dia.

Ketika ditanyakan soal kesulitan babinsa dalam menjaring calon peserta tamtama, Wahyu mengatakan, itu hanya kendala teknis semata. Ia meyakini hal tersebut bisa diatasi dengan pendekatan sosial yang lebih aktif.

"Karena kan pada dasarnya, animo dan semangat anak muda Indonesia untuk mengabdi lewat TNI AD masih sangat tinggi," ujar dia