Ini Kata TNI AD soal Perekrutan 24 Ribu Tamtama Tahun 2025
- TNI AD akan membentuk batalyon teritorial pembangunan
- Terdiri dari 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia
Jakarta, IDN Times - Mabes TNI Angkatan Darat (AD) angkat bicara tentang rekrutmen 24 ribu tamtama pada 2025. TNI AD mengatakan, rekrutmen puluhan ribu tamtama itu merupakan bagian dari strategi penguatan organisasi TNI AD.
Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, untuk merespons pertanyaan publik tentang besarnya jumlah penerimaan prajurit pada tahun ini. Wahyu memahami muncul beragam tanggapan tentang rekrutmen tamtama dalam jumlah besar.
"Termasuk tanggapan yang bernada skeptis. Tapi, ini bukan keputusan yang mendadak. Ini merupakan hasil dari perencanaan jangka panjang yang matang," ujar Wahyu ketika dikonfirmasi pada Sabtu (7/6/2025).
Ia pun mengklaim antusiasme pemuda Indonesia untuk menjadi prajurit TNI AD terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pemuda itu, kata dia, terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun.
"Hal ini tercermin dari data pendaftaran calon Tamtama TNI AD tahun 2025 yang mencapai 107.365 orang. Dengan jumlah calon tervalidasi sebanyak 38.835 orang," kata dia.
Ia menambahkan, peningkatan pada tamtama tidak hanya dari segi kuantitas melainkan kualitas. Semangat nasionalisme para pemuda, kata Wahyu, realisasinya melampaui target setiap tahunnya.
"Sepanjang lima tahun terakhir, capaian penerimaan TNI AD selalu berada di atas 100 persen. Bahkan pada 2023, mencapai 114,4 persen," kata dia.
1. TNI AD berencana membentuk batalyon teritorial pembangunan
Wahyu mengatakan, TNI AD sedang menyusun struktur organisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap potensi ancaman di berbagai wilayah. Sebagai bentuk konkret dari kebijakan itu, TNI AD berencana membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang tersebar di 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
"Setiap batalyon nantinya akan berdiri di lahan seluas 30 hektare dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat," kata dia.
2. TNI AD akan bentuk empat kompi dalam Batalyon Teritorial Pembangunan
Wahyu mengatakan, TNI AD bakal merancang empat jenis kompi di BTP. Pertama, kompi pertanian yang akan mendukung program ketahanan pangan dan swasembada nasional. Kedua, kompi peternakan untuk memperkuat penyediaan protein hewani.
Ketiga, kompi medis yang fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat dan penanganan bencana. Keempat, kompi zeni yang bertugas membangun infrastruktur, terutama di daerah tertinggal dan rawan bencana.
"Dengan adanya pendekatan ini, prajurit TNI AD tidak hanya dituntut untuk siap tempur, tetapi juga menjadi kekuatan pembangunan yang hadir dan bermanfaat langsung di masyarakat," kata dia.
Ketika ditanyakan soal kesulitan babinsa dalam menjaring calon peserta tamtama, Wahyu mengatakan, itu hanya kendala teknis semata. Ia meyakini hal tersebut bisa diatasi dengan pendekatan sosial yang lebih aktif.
"Karena kan pada dasarnya, animo dan semangat anak muda Indonesia untuk mengabdi lewat TNI AD masih sangat tinggi," ujar dia.
3. Menhan sebut pemerintah akan bentuk 100 batalyon teritorial pembangunan
Rencana membentuk 100 Batalyon Infanteri Teritorial sepanjang 2025 disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Rencana itu dipaparkan ketika Kementerian Pertahanan melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
Sjafrie mengatakan, langkah tersebut bertujuan menciptakan stabilitas keamanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurut rencana, setiap batalyon akan dilengkapi unsur kompi peternakan, perikanan, pertanian, dan kesehatan.
Setiap batalyon akan dilengkapi unsur kompi peternakan, perikanan, pertanian, dan kesehatan. Setiap kompi, rencananya, dirancang untuk membantu masyarakat di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia.
"Presiden menetapkan strategi nasional agar setiap kabupaten, sebanyak 514, dapat dijaga oleh satu batalyon infanteri teritorial pembangunan. Batalyon ini diperkuat oleh dua batalyon komponen cadangan," ujar Sjafrie saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada November 2024 lalu.
