Kolaborasi Pusat hingga Desa Percepat Perlindungan Perempuan dan Anak

Dalam rapat tersebut, Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya evaluasi aturan yang sudah ada daripada hanya menambah aturan.

"Kita tidak cukup hanya menambah aturan. Yang lebih penting adalah memastikan aturan berjalan efektif di lapangan. Inpres ini harus menjadi alat koordinasi lintas sektor yang kuat, untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya. Kemenko PMK akan mengarahkan tim kerja melakukan evaluasi terhadap regulasi dan program yang sudah ada, meskipun proses ini membutuhkan waktu," kata Menko PMK.

SIMFONI PPA mencatat, sebanyak 14.133 kasus kekerasan dengan 12.161 korban perempuan dan 2.913 korban laki-laki per 7 Juli 2025.

Hal ini menjadikan GN-AKPA bukan hanya sekadar kebijakan, melainkan bentuk keberpihakan dari pusat hingga daerah terhadap perempuan dan anak.

"Melalui Inpres ini, kita dorong keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, dari tingkat pusat hingga desa," ujar Menteri PPPA, melansir laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat (11/07/2025).

Lebih lanjut, Wakil Menteri Desa dan PDT, Riza Patria, mengungkapkan peran desa sebagai garda terdepan dalam mencegah kekerasan.

"Kami telah mendorong penguatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), termasuk pembentukan Satgas Perlindungan di tingkat desa serta alokasi Dana Desa untuk mendukung upaya ini," kata Riza.

Ada pun Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dzulfikar Tawalla, menegaskan pekerja migran perempuan rentan tereksploitasi.

“Sebagian besar pekerja migran adalah perempuan yang rentan terhadap eksploitasi. Program seperti Desa Emas dan Migran Center adalah bentuk perlindungan dari hulu. Inpres GN-AKPA penting agar perlindungan tetap berlanjut baik di dalam maupun di luar negeri,” ujar Kepala BP2MI.