Komdigi Jadikan Regulasi Uni Eropa Acuan Transformasi Digital

28 Apr 2025, 11:15 WIB

Lia Hutasoit

Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digitam (Komdigi), Nezar Patria di Jakarta. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya sih...

Pemerintah Indonesia mengadopsi regulasi digital Uni Eropa sebagai acuan utama transformasi digital nasional.
Regulasi DSA dan DMA digunakan untuk memperkuat pengaturan layanan digital, kecerdasan buatan, pengelolaan platform, dan keamanan siber.
Indonesia juga membangun regulasi adaptif terhadap perkembangan teknologi baru seperti IoT dan blockchain untuk mendukung pertumbuhan ekosistem digital.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia mempercepat transformasi digital nasional dengan menjadikan regulasi digital Uni Eropa sebagai acuan utama. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria menyatakan, Indonesia mengadopsi prinsip dari Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA) dalam penyusunan regulasi digital di Tanah Air.

“Kami pikir Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA) adalah salah satu kerangka kerja terbaik. Tentu saja, kami perlu menyesuaikannya di beberapa titik dan telah menjadi tolok ukur bagi banyak negara untuk diperhatikan, begitu pula dengan regulasi artificial intelligence,” ujar Nezar dikutip dari keterangan resminya, Senin (28/4/2025).

1. Pengelolaan platform untuk dorong keamanan siber

Wakil menteri Komdigi dalam agenda peluncuran Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (10/3/2025) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Nezar menjelaskan, dua regulasi digital Uni Eropa tersebut dijadikan acuan memperkuat pengaturan layanan digital di Indonesia. Dia mengungkapkan, selain pengembangan kecerdasan buatan, pengelolaan platform digital dan keamanan siber menjadi fokus penting dalam menyongsong transformasi digital nasional.

“Salah satu hal terpenting ketika kita berbicara tentang transformasi digital bagi negara ini, selain kecerdasan buatan juga bagaimana mengelola platform. Keamanan siber adalah satu hal yang perlu kita pelajari juga dalam regulasi platform,” ujarnya.

2. Regulasi adaptif pada teknologi baru

Ilustrasi PPDB di Kota Surabaya. (Dok. Diskominfo Kota Surabaya)

Nezar juga mengingatkan pentingnya membangun regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) dan blockchain. Menurutnya, kehadiran teknologi-teknologi tersebut perlu diimbangi dengan regulasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekosistem digital.

“Jika Anda berbicara tentang transformasi digital, kita berbicara tentang teknologi yang sedang berkembang saat ini. Kecerdasan buatan salah satunya, tetapi kita memiliki blockchain yang juga semakin populer di kalangan generasi muda saat ini,” katanya.

3. Regulasi jadi penting saat bahas kecerdasan buatan hingga keamanan infrastrukt

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria meninjau Posko Layanan Telekomunikasi Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (26/03/2025) (Dok. Biro Humas Kementerian Komdigi)

Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi. Dia menyampaikan kerja sama di bidang digital akan memberikan keuntungan besar bagi kedua belah pihak. Dia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi perusahaan swasta dalam pengembangan digitalisasi.

“Yang berarti bahwa regulasi menjadi lebih penting, terutama ketika kita membahas kecerdasan buatan, disinformasi, dan keamanan infrastruktur,” kata Chaibi.

Dia juga membahas soal langkah-langkah Indonesia dalam bidang energi terbarukan dan keamanan siber. Ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan global.