Komisi I Bakal Panggil Menlu, Cecar soal Blok Ambalat

Amelia mengatakan, DPR menyerahkan kepada pemerintah untuk menentukan bentuk kerja sama pengelolaan Blok Ambalat, sepanjang tetap berpegang pada prinsip kedaulatan dan saling menguntungkan.

Kendati demikian, Komisi I DPR RI, kata dia, merasa perlu mengetahui secara jelas sejauh mana tahapan kerja sama tersebut.

"Apakah masih dalam tahap penjajakan atau sudah mengarah pada kesepakatan konkret yang menyangkut sumber daya strategis nasional," kata dia.

Menurut dia, apabila skema kerja sama tersebut masih berupa joint development atau pengelolaan bersama dengan sistem bagi hasil, maka pemerintah harus terang-terangan membuka rincian teknisnya ke publik. Pemerintah juga harus lebih dulu konsultasi dengan DPR RI.

"Termasuk proporsi pembagian, mekanisme pengendalian operasional, serta jaminan bahwa hak kedaulatan Indonesia tidak dikompromikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek," kata Legislator Fraksi NasDem itu.

Selain itu, Amelia mendorong agar setiap bentuk kerja sama, terlebih yang menyangkut wilayah yang belum disepakati statusnya harus ditempuh dengan prinsip kehati-hatian. Artinya, kebijakan yang diambil tidak menjadi celah yang melemahkan posisi diplomatik dan kedaulatan Indonesia.

Dia menilai, pemerintah harus mengutamakan prinsip kehati-hatian tentang rencana pengelolaan bersama Blok Ambalat. Pemerintah juga perlu mengedepankan pendekatan pertahanan dan keamanan nasional sebagai prioritas utama dalam perumusan kebijakan di Blok Ambalat.

Amelia menyadari kekhawatiran publik bahwa Indonesia harus mempertahankan Blok Ambalat sebagai wilayah nasional secara utuh. Posisi DPR sangat jelas bahwa kedaulatan wilayah tidak untuk dinegosiasikan.

"Setiap bentuk kerja sama internasional harus menjamin bahwa tidak ada pengurangan, pelemahan, atau pengaburan status hukum wilayah kedaulatan Indonesia," kata dia.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menyampaikan alasan mengapa pemerintahan Prabowo Subianto memilih mengelola bersama perairan ambang batas laut (Ambalat), Nunukan, Kalimantan Utara.

Padahal, perebutan Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia sudah berlangsung lebih dari 56 tahun. Salah satu penyebab perebutan Blok Ambalat lantaran mengandung cadangan minyak dan gas alam yang diprediksi bertahan hingga 30 tahun ke depan.

Kesepakatan soal pengelolaan bersama Blok Ambalat disampaikan ketika Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, berkunjung ke Jakarta pada 27 Juni 2025 lalu. Prabowo ketika itu mengatakan, apa pun yang ditemukan di bawah laut, maka kedua negara akan mengelola sumber daya alam (SDA)-nya bersama-sama.

"Ambalat itu kita hindari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga dengan rukun," ujar Sjafrie ketika dikonfirmasi IDN Times, Kamis (3/7/2025).

Purnawirawan jenderal TNI itu menekankan pentingnya menjaga kerukunan dengan negara-negara tetangga. Ia kemudian menyebut jalan terbaik yang dapat Indonesia dan Malaysia lakukan adalah mengelola SDA secara bersama-sama.

“Dengan menargetkan mutual benefit tapi atas dasar mutual respect terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menghormati kedaulatan negara Malaysia," ucap dia.