Komisi I DPR Ingatkan Pengiriman TNI ke Gaza Bukan untuk Bertempur

13 Feb 2026, 08:03 WIB

Santi Dewi

Komisi I DPR Ingatkan Pengiriman TNI ke Gaza Bukan untuk Bertempur

Anggota komisi I DPR, Sukamta. (Dokumentasi fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

Intinya sih...

Keterlibatan Indonesia di Gaza harus pada pembukaan akses kemanusiaan
Ketua Komisi I DPR usulkan jumlah anggota TNI yang dikirim jangan terlalu banyak
Komisi I DPR sudah setuju soal rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta mewanti-wanti pemerintah mengenai rencana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza harus fokus pada misi kemanusiaan dan bukan operasi tempur. Sebab, keberadaan TNI di Gaza rentan menempatkan mereka untuk terlibat peperangan dengan Israel dan Hamas.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menggarisbawahi pengiriman TNI di Gaza harus memiliki landasan hukum yang jelas dan mandat internasional yang sah.

"Setiap pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di luar negeri harus memiliki mandat internasional yang legitimate. Idealnya dalam koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berorientasi pada misi kemanusiaan dan stabilisasi bukan operasi tempur," ujar Sukamta di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan beberapa hal bila Board of Peace (BoP) diposisikan sebagai inisiatif kemanusiaan dan rekonstruksi untuk membantu warga Gaza. Salah satunya adanya jaminan keamanan dari pihak Israel dan Palestina mengenai keberadaan personel TNI.

"Jadi, pertama, harus ada jaminan keamanan dan keselamatan dari para pihak. Kedua, mandatnya jelas sebagai misi perdamaian atau perlindungan sipil. Ketiga, tidak menempatkan Indonesia dalam posisi secara eskalatif secara geopolitik," tutur dia.

1. Keterlibatan Indonesia di Gaza harus pada pembukaan akses kemanusiaan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sukamta mengatakan, prioritas utama keterlibatan Indonesia di Gaza nantinya harus tetap pada penghentian kekerasan, pembukaan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Apalagi Indonesia selama ini telah memiliki reputasi baik di dalam misi perdamaian dunia.

"Kontribusi Indonesia harus memperkuat perdamaian, bukan menambah kompleksitas konflik,” katanya.

"Jadi bukan soal paling pantas, tetapi soal kesiapan, legitimasi internasional, dan kebermanfaatan nyata bagi rakyat Palestina,” imbuhnya.

2. Ketua Komisi I DPR usulkan jumlah anggota TNI yang dikirim jangan terlalu banyak

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budi Djiwandono. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto mengatakan, jumlah prajurit TNI yang akan dikirim ke jalur Gaza tidak perlu terlalu besar hingga mencapai 20 ribu personel. Sebab, luas area di Gaza tidak begitu luas. Meski begitu, Utut meyakini Kementerian Pertahanan dan TNI telah memiliki perhitungan sendiri terkait kebutuhan pasukan di lapangan.

“Intinya hemat saya, tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 (pasukan) itu. Tapi, tentu kan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran," ujar Utut di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (10/2/2026).

Menurut Utut, luas Jalur Gaza hanya sekitar 45 kilometer persegi, atau sedikit lebih kecil dibandingkan wilayah Jakarta Pusat.

"Kalau jalur Gaza sempat saya pelajari itu luasnya 45 kilometer persegi, itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Jadi, Jakarta Pusat ini Senayan, Tanah Abang, sampai Cempaka Putih itu, Senen, kurang lebih seperti itu," tutur dia.

3. Komisi I DPR sudah setuju soal rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza

Ilustrasi prajurit TNI Angkatan Darat (AD). (ANTARA FOTO/Aprilio Akbar)

Di sisi lain, Utut pun mengakui rencana pengiriman pasukan ke Gaza telah beberapa kali dibahas bersama-sama di komisi I DPR. Presiden Prabowo Subianto pun, kata Utut, juga sudah mengundang beberapa mantan menteri luar negeri, tokoh dan pakar di bidang hubungan internasional ke Istana. Mereka diundang untuk diberi penjelasan mengenai alasan di balik Indonesia memilih bergabung dengan Board of Peace dan konsep pengiriman pasukan itu secara menyeluruh.

"Poinnya adalah persetujuan teman-teman itu setelah mendapatkan penjelasan panjang lebar dari Bapak Presiden, mulai dari konsep filosofis sampai geopolitik terkini," kata Utut.

Utut menambahkan, penentuan siapa yang menjadi pemimpin misi serta konfigurasi pasukan akan diputuskan melalui perundingan di tingkat presiden. Namun, dia menegaskan Indonesia akan mengirimkan prajurit terbaik.

"Yang jelas kita kirim pasukan yang terbaik, yang sigap untuk segala cuaca, sigap untuk segala situasi," tutur dia.

Politikus PDI-P itu pun berharap keterlibatan Indonesia lebih fokus pada misi penjaga perdamaian dan membantu percepatan pemulihan Gaza pascakonflik. "Tentu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian dan membantu percepatan perbaikan Gaza,” imbuhnya.