Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh mengecam keras gerakan yang menyerukan Papua, Aceh, dan Maluku merdeka di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tindakan itu merupakan penyalahgunaan forum internasional yang tidak bisa dibiarkan.
"Kami atas nama DPR dan atas nama Bangsa Indonesia mengutuk keras atas gerakan tersebut," kata Oleh Soleh, Jumat (25/4/2025).
Menurutnya, menyerukan kemerdekaan sebuah daerah yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada forum PBB merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab.
Peristiwa itu terjadi pada 21 April 2025 lalu. Menjelang pembukaan United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) 2025 di PBB New York, kelompok Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) dan West Papua Liberation Organization (WPLO) berfoto di ruang Sidang Majelis Umum PBB sambil membawa tulisan "Free Maluku, Free Papua, Free Aceh".
Yang menjadi perwakilan dari ASNLF adalah Tengku Fajri Krueng dan Muhammad Hanafiah. Sedangkan perwakilan WPLO ialah John Anari dan Martin Go.
Aspenmil Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York langsung melaporkan aksi keempat orang tersebut ke pihak keamanan PBB, karena melanggar aturan ruang sidang. Keamanan PBB menyita kertas berisi propaganda yang dibawa oleh para pelaku.
Forum ini bersifat terbuka untuk umum dan disiarkan langsung melalui UN Web TV, dengan sesi pembukaan pada 21 April 2025, pukul 10.00 waktu AS.
"Mereka telah menyalahgunakan forum resmi PBB untuk kepentingan kelompok mereka. Jelas itu sebuah pelanggaran," kata Oleh Soleh.
Oleh Soleh menegaskan, selama ini para pelaku tinggal di luar negeri (LN) dan sangat aktif menyuarakan kemerdekaan di forum-forum internasional. Walaupun kelompok mereka kecil, tapi sangat aktif menyerukan kemerdekaan.
Oleh Soleh menambahkan bahwa gerakan kemerdekaan itu harus dilawan, karena mereka berusaha mengusik kedaulatan dan persatuan Indonesia.
"Keempat orang tersebut tinggal di LN dan berusaha aktif menyuarakan kemerdekaan di forum forum internasional. Mereka kecil tetapi gencar bersuara di media sosial," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi adanya sejumlah orang yang melakukan tindakan tidak sesuai hukum internasional dalam forum PBB.
Menurut Kemlu, aksi tersebut mencederai fungsi forum internasional. Sejumlah orang tersebut hadir dalam forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNFPII).
UNFPII merupakan badan penasihat tingkat tinggi untuk Dewan Ekonomi dan Sosial, dengan mandat untuk menangani masalah-masalah masyarakat adat yang terkait dengan pembangunan ekonomi dan sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia.
Juru Bicara Kemlu Roy Soemirat menyebutkan, mereka yang hadir mengatasnamakan organisasi nonpemerintah (NGO). Menurut Roy, PBB dibuat dengan dasar kerja sama antarpemerintah, dan jika ada orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, hal tersebut tidak bisa diterima bahkan oleh PBB.
"Hal ini bisa dilihat lagi bisa dicek bahwa beberapa saat sudah terjadinya penyalahgunaan forum oleh orang-orang yang mencari sensasi seperti itu PBB langsung menanggapi keras memberikan peringatan kepada semua delegasi yang hadir pada forum tersebut untuk tidak menyalahgunakan forum PBB untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan pembentukan forum itu sendiri," tutur Roy.