Komisi III DPR Desak Kapolri Pecat Kapolres Ngada NTT-Usut Pelaku Lain

13 Mar 2025, 10:35 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas minta polisi yang terlibat pungli DWP disanksi berat. (Dok. Humas PKB).

Intinya sih...

Anggota DPR Fraksi PKB mendesak Kapolri memecat Kapolres Ngada yang diduga perkosa anak di bawah umur.
Kasus berawal dari penemuan video pelecehan seksual anak usia 3, 12, dan 14 tahun di situs porno Australia.
Hasbiallah meminta Polri netral dan independen dalam pemeriksaan, serta memberikan pendampingan kepada korban.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas, mendesak Kepala Kepolisian Relublik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memecat Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur AKBP Fajar Widyadharma Lukman, yang diduga memperkosa anak di bawah umur.

Hasbiallah menegaskan, pelecehan seksual yang dilakukan Kapolres Ngada merupakan kejahatan luar biasa. Ia pun meminta agar AKBP Fajar dihukum berat.

“Tidak ada ruang pengampunan untuk kejahatan yang dilakukan oleh Kapolres Ngada. Mabes Polri harus hukum berat dan juga pecat karena ini menjadi catatan kelam kejahatan yang dilakukan kepolisian kepada masyarakat,” kata Hasbiallah, dikutip Kamis (13/3/2025).

1. Polri harus independen periksa AKBP Fajar

ilustrasi pelecehan (unsplash.com/ Heike Trautmann)

Kasus Kapolres Ngada berawal dari penemuan video pelecehan seksual terhadap anak usia 3 tahun, 12 tahun, dan 14 tahun yang beredar di situs porno Australia pada pertengahan 2024.

Otoritas Australia melakukan penelusuran asal konten dan diketahui titik video tersebut diunggah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan dilakukan penyelidikan yang mengarah kepada Kapolres Ngada.

Kapolres Ngada ditangkap dan langsung dibawa ke Mabes Polri, dan hingga kini kasus masih ditangani oleh Mabes Polri. Hasbiallah meminta Polri untuk tetap netral dan independen dalam memeriksa AKBP Fajar.

“Mabes Polri harus netral dan independen dalam melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Ngada tanpa ada intervensi dari siapapun," ujarnya.

2. Polri diminta usut pelaku lain

Ilustrasi pelecehan seksual. (IDN Times/Arief Rahmat)

Ketua DPW PKB DKI Jakarta itu juga meminta Polri untuk memeriksa pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus ini, selain AKBP Fajar.

"Penelusuran tentang kasus ini harus dilakukan untuk mencari tahu apakah hanya Kapolres saja yang terlibat atau ada pihak-pihak lainnya,” kata dia.

Ia juga meminta Polri untuk tidak menganggap remeh kasus pelecehan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh AKBP Fajar. Hasbiallah mendesak supaya Polri mau menelusuri kasus ini hingga ke akarnya.

“Jangan sampai ini seperti gunung es yang hanya ketahuan di permukaan saja. Saya minta kepolisian jangan anggap remeh kasus kejahatan ini. Telusuri hingga ke akar-akarnya dan tindak tegas jika terbukti terjadi pelanggaran,” kata dia.

3. Korban pelecehan harus diberi pendampingan

ilustrasi kekerasan (IDN Times/Aditya Pratama)

Terakhir, Hasbi meminta anak-anak korban pelecehan seksual dalam kasus ini agar diberikan pendampingan untuk menghilangkan trauma yang dialami.

Selain itu, keluarga korban juga harus mendapat pendampingan agar tidak mendapat tekanan dari siapapun untuk mengungkap kasus kejahatan ini.

“Anak-anak itu berhak untuk hidup lebih baik di masa depan. Pendampingan sangat dibutuhkan agar mereka bangkit dari trauma yang mereka alami,” kata dia.