Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Komisi III DPR: Pembebasan Napi Korupsi Harus Penuhi Syarat Hukum

Irfan Fathurohman
Petugas Lapas Kelas I Madiun sedang bersiap memberikan pelayanan di gedung Sentra Layanan Publik. IDN Times/Nofika Dian Nugroho

Jakarta, IDN Times - Rencana Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly membebaskan minimal 300 narapidana korupsi untuk mencegah pandemi COVID-19 di lembaga pemasyarakatan menuai pro dan kontra. Upaya pembebasan itu akan dilakukan dengan Revisi Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry menyatakan revisi PP 99 adalah ranah eksekutif dan merupakan diskresi dari presiden. Karena itu, Herman menegaskan tidak masalah bila upaya itu dilakukan atas nama kemanusiaan dalam situasi darurat COVID-19.

Politikus PDI Perjuangan ini justru mendukung langkah kemanusiaan tersebut, asal tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

“Terkait napi yang sudah menjalankan dua per tiga masa hukuman yang usia sudah di atas 60 tahun, atas nama kemanusiaan dan dalam situasi darurat COVID-19, saya pribadi setuju untuk dibebaskan,” ujar Herman lewat keterangan tertulisnya, Kamis (2/4).

1. Herman sepakat napi usia lanjut dibebaskan

Para napi Rutan Kelas 1 Depok yang hendak dibebaskan (Rohman Wibowo/IDN Times)

Legislator Dapil II Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menambahkan bahwa bukan hanya napi koruptor yang memenuhi syarat saja yang akan dibebaskan. Namun, ujar dia, berdasar keterangan Menkumham Yasonna saat rapat kerja dengan Komisi III DPR yang dipimpinnya, Rabu (1/4), diperkirakan ada sekitar 30 ribu hingga 35 ribu warga binaan yang akan dibebaskan dengan pertimbangan kemanusiaan dan darurat COVID-19.

Herman kembali menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada narapidana yang memenuhi persyaratan sesuai dituangkan dalam revisi PP 99 tersebut.

"Yang dibebaskan fokus kepada warga binaan berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani dua per tiga masa hukuman. Jadi semua napi dengan tindak pidana apa pun, asal memenuhi syarat tersebut bisa dibebaskan,” kata politikus berlatar belakang pengusaha ini.

2. Komisi III mengapresiasi respons pemerintah

IDN Times/Irfan Fathurohman

Herman mengapresiasi respons pemerintah terhadap kondisi darurat corona dengan mempertimbangkan bahaya penyebarannya, terutama di lapas yang mengalami kelebihan kapasitas.

"Fokus utama saat ini adalah mencegah semakin meluasnya penyebaran virus corona dan melindungi rutan dan lapas, yang potensial mengalami pukulan hebat bila terjadi penyebaran virus corona di sana,” ujarnya.

Menurut Herman, perlu dipahami bahwa World Health Organization (WHO) telah mengingatkan penyebaran COVID-19 melalui droplet. Oleh karena itu, tindakan pencegahan utama yang digalakkan adalah physical distancing, menghindari kerumunan, dan menjaga kebersihan dengan terutama sering mencuci tangan.

“Bila menimbang tiga saran utama itu, jelas sudah bahwa lapas merupakan salah satu tempat yang sangat rentan terjadi penularan COVID-19. Sulit membayangkan kerusakan yang ditimbulkan apabila ada warga binaan yang terinfeksi virus ini,” katanya.

3. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi

Napi mengabsen diri sebelum meninggalkan Lapas (IDN Times/Patiar Manurung)

Lebih jauh Herman menegaskan bahwa semua terobosan yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, ujar Herman, yang perlu diingat juga adalah bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, atau dikenal dengan istilah 'salus populi suprema lex esto'.

“Saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan, tetapi mengutamakan keselamatan karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” ucap Herman.

Topics
DPR RIKemenkumhamvirus coronakoruptornarapidananapiKomisi IIICOVID-19virus corona di indonesia

Editorial Team

EditorIrfan Fathurohman

Tonton lebih seru di