Komisi X Usul Bahasa Portugis Diterapkan di NTT, Ini Alasannya

24 Okt 2025, 22:30 WIB

Amir Faisol

Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian. (Dok. DPR RI)

Intinya sih...

Penerapan bahasa Portugis harus ada dasar yang jelas
Dukung upaya pemerintah perkaya bahasa asing
Alasan Prabowo prioritaskan bahasa Portugis

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjiafudian mengusulkan agar penggunaan bahasa Portugis diterapakan di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbatasan langsung dengan Timur Leste. Hal ini dinilai lebih bermanfaat karena ada kedekatan nilai historis dan budaya.

Hetifah menilai, pendekatan kontekstual seperti ini akan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi peserta didik dan masyarakat setempat.

"Pengajaran bahasa Portugis ini dapat terlebih dahulu diujicobakan di daerah yang memiliki kedekatan historis dan interaksi sosial-budaya dengan negara-negara berbahasa Portugis, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste," kata Hetifah kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

Selain itu, kata dia, pendekatan ini juga dapat menjadi model pengembangan bahasa asing yang adaptif terhadap karakter dan kebutuhan daerah.

1. Penerapan bahasa portugis harus ada dasar yang jelas

Ketua Komisi X Bidang Pendidikan DPR RI, Hetifah Sjaifudian, merespons keputusan Universitas Indonesia (UI) atas hasil disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia. (Kemenpora.go.id)

Di sisi lain, Hetifah menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto mau menjadikan bahasa Portugis dan Spanyol sebagai mata pelajaran bahasa prioritas dalam sistem pendidikan di Indonesia harus memiliki dasar yang jelas.

Menurut Hetifah, penggunaan kedua bahasa tersebut harus jelas baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa.

"Perlu dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, seperti juga bahasa asing lainnya, memiliki dasar yang jelas," kata Hetifah.

"Baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa," sambungnya.

2. Dukung upaya pemerintah perkaya bahas asing

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Saifudian meminta Mendikdasmen tinjau ulang UN. (IDN Times/Amir Faisol)

Hetifah memastikan, Komisi X DPR menyambut baik setiap upaya pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia.

Komisi X mendukung setiap kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar selama dilakukan dengan perencanaan matang.

Namun, ia mengingatkan, bahasa Indonesia dan daerah tetap harus menjadi identitas bangsa.

"Kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama dilakukan dengan perencanaan matang dan menjaga prioritas bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai identitas bangsa," kata Legislator Fraksi Partai Golkar itu.

3. Alasan Prabowo prioritaskan bahasa portugis

Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva bersma Presiden Prabowo Subianto. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto mengungkap, alasan bahasa Portugis dan Spanyol masuk dalam prioritas mata pelajaran nasional karena memandang pentingnya hubungan antara Indonesia dan Brasil. Langkah itu merupakan upaya membuat hubungan kedua negara menjadi lebih baik.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pernyataan bersama Presiden Republik Federasi Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025).

"Bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita, Portugis dan Spanyol," kata dia.

Prabowo merasa Indonesia masih perlu banyak belajar dan ingin terus meningkatkan kualitas hubungan bilateral dengan Brasil. Karena itu, ia mau menjadikan bahasa Portugis sebagai prioritas di bidang pendidikan.

"Saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungan ini lebih baik," kata Kepala Negara.