Komisi XIII: Komite Reformasi Polri Harus Utamakan Perlindungan HAM

Andreas menyambut baik keterlibatan sejumlah tokoh independen yang disebut masuk dalam Komite Reformasi Polri seperti Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, dan Jimly Asshiddiqie. Kehadiran mereka menjadi harapan memperkuat kontrol eksternal terhadap Polri.

"Terutama dalam meninjau praktik operasional dan kebijakan internal yang berdampak pada hak-hak warga negara," kata anggota Fraksi PDIP itu.

Namun, Andreas mengingatkan potensi risiko adanya dualisme pengawasan, khususnya kehadiran Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran mereka berpotensi akan menimbulkan bias.

"Kehadiran perwira aktif dalam tim reformasi berpotensi menimbulkan bias dan mengurangi efektivitas reformasi serta perlindungan hak publik,” ujar Andreas.

Lebih jauh, Andreas menggarisbawahi, reformasi harus menyasar akar persoalan. Budaya kekerasan dan dominasi kepolisian dalam proses penyidikan, serta kurangnya mekanisme check and balances yang memadai harus menjadi titik beratnya.

"Transparansi dan akuntabilitas publik harus jadi fondasi utama dalam reformasi ini. Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran anggota Polri berjalan,” ungkap dia.

Andreas juga menegaskan pentingnya profesionalisme Polri, agar lembaga ini dapat fokus pada pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil.

"Kami mengingatkan pentingnya Polri terlepas dari praktik politik dan militeristik agar dapat benar-benar melayani masyarakat secara profesional,” kata Andreas.

Menurut Andreas, Komite Reformasi Polri juga harus berfungsi sebagai instrumen independen yang menjaga hak publik, memastikan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

"Keberhasilan reformasi akan diukur dari perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar laporan formal atau retorika politik semata,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto akan melantik Komite Reformasi Polri pada pekan ini. Komite ini akan diisi sembilan orang yang dipilih Prabowo.

Mensesneg RI, Prasetyo Hadi menyebut salah satu tokoh yang sudah menyatakan kesediaan masuk komite adalah eks Menko Polhukam, Mahfud MD. Beberapa tokoh lainnya adalah mantan Kapolri, namun Prasetyo enggan mengungkap siapa tokoh yang dimaksud.