Jakarta, IDN Times - Komnas HAM mengkritisi pernyataan calon presiden nomor urut 01, Joko 'Jokowi' Widodo terkait pembebasan lahan infrastruktur. Dalam debat capres yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2), Jokowi menyatakan tak ada kendala dalam proyek infrastruktur.
"Faktanya begini, terhadap pembebasan infrastruktur terdapat masalah-masalah di lapangan," ujar Komisioner Komnas HAM, Amiruddin di Jakarta, Senin (18/2).
Amiruddin mencontohkan proses pembangunan bandara di Kulonprogo, Jawa Tengah. Menurut dia, hal itu menjadi masalah serius lantaran masih berkonflik.
"Antara bulan agustus sampai Oktober 2018 itu masalahnya mencuat ke permukaan. Belakangan memang bisa Komnas HAM masuk ke situ, memfasilitasi pertemuan antar pihak. Kami bisa upayakan untuk menyelesaikannya, namun sampai sekarang masih ada yang mempermasalahkan," kata Amiruddin.
Masalah lain, lanjut Amiruddin adalah beberapa ruas jalan tol yang bermasalah. Hingga kini Komnas HAM masih mencoba mengurai permasalahan-permasalahan di lapangan. Namun, ia belum dapat menyebut banyaknya kasus pelanggaran HAM berkaitan proyek infrastruktur.
"Banyaknya saya belum bisa hitung, tetapi yang jelas itu ada masuk ke sini, baik yang lahan, bandara, jalan tol, pelabuhan kalau gak salah ada juga. Hampir terselesaikan," ungkapnya.
Dalam debat pilpres, Jokowi mengklaim selama 4,5 tahun pemerintahannya tak ada kendala dalam proyek infrastruktur. Menurut dia, pemerintah membeli tanah masyarakat dengan harga yang cukup tinggi sehingga tidak ada konflik saat proses pembangunan infrastruktur.
“Untuk ganti rugi dalam 4,5 tahun tidak terjadi konflik pembebasan lahan infrastruktur karena tidak ada ganti rugi. Yang ada ganti untung,” ujar Jokowi.
Jokowi lantas mencontohkan pembangunan 191 ribu kilometer untuk rakyat. Ia juga mengklaim akan menambah porsi angka ganti rugi dari yang sebelumnya hanya 2-3 persen menjadi 4 persen pada tahun mendatang.
"Kenapa? Itu yang saya perintahkan supaya porsi pembebasan jalan diperbesar," kata dia.
Pernyataan Jokowi tersebut bertolak belakang dengan Laporan Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2014-2018. Dalam laporan tersebut, tercatat pada 2014 ada 215 konflik (74.405 16 hektar),2015 ada 70 konflik (10.603 hektar), 2016 ada 100 konflik (35.824 hektar), 2017 ada 94 konflik (52.607,9 hektar), dan 2018 ada16 konflik (4.859,32 hektar).