Komnas HAM: Negara Langgar HAM Jika Abaikan Kerusakan Lingkungan

Diskusi yang berlangsung selama hampir tiga jam itu dipantik oleh bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Banjir setidaknya menewaskan 20 orang dan lebih dari 63 ribu warga mengungsi.
 
Hairansyah mengatakan bencana alam merupakan akumulasi dari manajemen kebijakan yang kurang tepat. Bentuknya beragam, mulai dari dipermudahnya izin membabat habis hutan hingga penegakan hukum yang lemah bagi perusak lingkungan.

Dalam situasi seperti itulah secara tidak langsung negara telah melakukan pelanggaran HAM.

komisioner kelahiran Banjarbaru, Kalimantan Selatan, itu meminta negara lebih memperhatikan hak asasi para korban di tengah pengungsian. Jangan sampai hak asasi mereka yang sudah terenggut akibat pengabaian lingkungan, semakin terenggut karena peran negara yang tidak optimal dalam evakuasi pengungsi.
 
“Orang-orang yang sudah terkena dampak bencana sering kali menghadapi tentangan yang berat untuk memperjuangkan hak asasi secara utuh,” kata dia.
 
Hairansyah menyoroti beberapa hal. Terkait bantuan logistik, distribusinya harus merata dan mampu mencapai daerah yang terisolir. Kemudian, aspek keamanan untuk terhindar dari kekerasan seksual di lokasi evakuasi juga harus jadi perhatian khusus.

Di tengah pandemik COVID-19, Hairansyah mengharapkan peran ekstra negara untuk melindungi hak asasi korban. Sebab, selain menghadapi bencana alam banjir, mereka juga harus berjibaku dengan bencana nonalam atau virus corona.
 
“Kalau sudah menyinggung bencana alam, di pengungsian itu tempatnya sudah tidak ideal untuk menjaga jarak. Bahkan tidak mungkin menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah itu dua kali risiko yang dihadapi. Negara harus mengambil langkah maksimal untuk perlindungan warga negara tersebut,” katanya.