Komnas HAM Soroti Usulan Fadli Zon soal Revisi Sejarah Pelanggaran HAM

05 Jun 2025, 16:30 WIB

Lia Hutasoit

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah saat ditemui di kantornya, Kamis (5/6/2025) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

Komnas HAM akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Kebudayaan soal penulisan sejarah ulang
Kementerian Kebudayaan sudah memiliki kerangka acuan dalam penulisan ulang sejarah, di Indonesia sudah punya banyak versi sejarah yang ditulis
Ada daftar 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah diakui negara pada 11 Januari 2023

Jakarta, IDN Times - Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya belum mengetahui secara rinci apa maksud dari penulisan ulang sejarah dengan narasi positif yang dimaksud Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Dia mengatakan, Komnas HAM sudah punya dokumen soal situasi korban pelanggaran HAM yang memang mengalami berbagai penderitaan hingga diskriminasi

"Kami juga tidak tahu apa maksudnya tone positif, karena berdasarkan dokumen yang ada di Komnas HAM, para korban pelanggaran HAM berat itu kan situasinya mereka sebagai korban itu mengalami penderitaan ya. Lalu banyak stigmatisasi, diskriminasi secara ekonomi, kesejahteraan, itu juga jauh dari kondisi yang semestinya gitu," kata dia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (5/6/2025)

1. Komnas HAM sudah menyelidiki sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon. (IDN Times/Amir Faisol)

Karena belum memahami apa yang dimaksud dengan tone positif dalam penulisan ulang sejarah yang dimaksud Fadli Zon, maka Komnas HAM akan berkomunikasi lebih lanjut soal hal ini.

"Jadi mungkin nanti kita perlu komunikasi dengan Kementerian Kebudayaan," katanya.

Kementerian Kebudayaan hanya akan memasukkan dua sejarah pelanggaran HAM berat dari 12 yang diakui. Komnas HAM sendiri sudah menyelidiki sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat.

"Ya kami berharap itu bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penulisan sejarah itu gitu," katanya.

2. Sebut Kementerian Kebudayaan sudah punya kerangka acuan

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon. (IDN Times/Amir Faisol)

Namun dia mengatakan, tentu Kementerian Kebudayaan sudah memiliki kerangka acuan dalam penulisan ulang sejarah. Belum lagi di Indonesia sudah banyak sekali versi sejarah yang selama ini telah ditulis

"Jadi saya kira ya kembali kepada bagaimana kerangka acuan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kebudayaan," katanya.

3. Ini daftar 12 pelanggaran HAM yang diakui negara

Mahasiswa Papua di Aceh unjuk rasa terkait pelanggaran HAM di Papua. (IDN Times/Muhammad Saifullah)

Berikut adalah daftar 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah diakui negara pada 11 Januari 2023 saat Presiden ketujuh RI Joko "Jokowi" Widodo menjabat

1) Peristiwa 1965-1966

2) Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985

3) Peristiwa Talangsari, Lampung 1989

4) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989

5) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998

6) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

7) Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999

8) Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999

9) Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999

10) Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002

11) Peristiwa Wamena, Papua 2003, dan

12) Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003