Komnas Perempuan dan KPAI Kecewa pada Visi Misi Prabowo-Sandiaga

Komisioner Komnas Perempuan Saur Timur Situmorang dan Komisioner KPAI Jasra Putra menuturkan kekecewaannya atas pemaparan tim BPN terkait visi misi Prabowo-Sandiaga. Dalam visi misi tersebut tak tertulis isu terkait hak perempuan dan anak yang akan diperjuangkan pasangan ini.

"Kami tidak melihat sama sekali ada, baik itu dari visi misi maupun program yang berkaitan dengan isu perempuan," kata Saur.

Saur juga mempertanyakan bagaimana pasangan calon presiden nomor urut 02 melihat pemenuhan dan penegakan hak kaum perempuan di Indonesia.

Hal senada diutarakan Komisioner KPAI Jasra Putra. "Saya sebetulnya sangat sedih sekali, karena di pemaparan (pasangan calon) 02 ini tidak ada isu perlindungan anak," kata dia.

Saur juga mengkritisi visi misi Prabowo-Sandiaga, yang sama sekali tak menyebutkan soal penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Pelanggaran masa lalu sama sekali tidak singgung dalam paparan visi misi tadi. Kami rasa ini harus segera dituntaskan," kata dia.

Prabowo sendiri hingga kini masih dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, utamanya terkait kasus peristiwa 1998, meski pihaknya sudah membantah.

Juru Bicara BPN Habiburokhman dan Direktur Advokasi dan Hukum BPN Ansori Sinungan hadir sebagai perwakilan dari BPN dalam diskusi dengan Komnas HAM.

Ansori menyebutkan perihal penanganan dan penegakan pelanggaran HAM berat masa lalu memang tidak secara langsung dituliskan Prabowo-Sandiaga dalam visi misinya.

"Sebagaimana sudah disampaikan, secara detail masalah HAM tidak kita sebutkan. Bahkan kata-kata HAM pun tidak ada. Tapi sebenarnya apapun yang ada di dalam visi misi tentunya ada kaitannya dengan HAM," kata mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Menurut Ansori, dalam visi misi Prabowo-Sandi, termasuk di dalamnya juga terkait dengan hak asasi perempuan dan anak.

UU ITE menurut Habiburokhman menjadi salah satu pembatas HAM, istimewanya terkait hak untuk menyatakan pendapat. Oleh sebab itu, dia menyatakan, jika Prabowo-Sandiaga terpilih pada Pilpres 2019, maka akan segera merevisi undang-undang tersebut.

Hal ini dianggap jadi salah satu langkah nyata tim Prabowo-Sandiaga untuk menegakkan HAM, khususnya kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat.