Komnas Perempuan Desak DPR Segera Masukkan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Komnas Perempuan berharap, RUU PKS dapat menempuh proses selanjutnya yaitu harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) pada 2021 mendatang, pembahasan di Alat Kelengkapan DPR yang ditunjuk oleh Badan Musyawarah DPR, hingga pengesahan di paripurna DPR.

Menurut Bahrul, pembahasan dan pengesahan RUU PKS sebagai RUU pro korban kekerasan seksual telah lama dinanti oleh masyarakat Indonesia, khususnya korban kekerasan seksual, keluarga, dan pendamping korban.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa sepanjang 2011 hingga 2019, terdapat 46.698 laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal dan ranah publik.

Lebih lanjut Bahrul menjelaskan, tingginya kekerasan terhadap perempuan tampak pula dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Hasil survei menunjukkan, 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15–64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.

“Himpunan data ini merupakan fenomena gunung es dari situasi yang sebenarnya. Peningkatan kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya, menunjukkan minimnya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan,” ujar Bahrul.

Sayangnya, hingga kini RUU PKS belum menemui titik terang dalam kesepakatan. Dari 9 fraksi di parlemen, hanya 5 yang tegas mendukung RUU PKS untuk segera masuk dalam Prolegnas 2021 dan menjadi payung hukum untuk korban kekerasan seksual.

Lima fraksi itu adalah Golkar, NasDem, PDI Perjuangan, PKB, dan Gerindra.

“Kami tetap mendukung untuk dibahas RUU PKS ini, dalam masa sekarang atau pun yang berikutnya. Karena kami merasa bahwa RUU PKS cukup penting bagi kami yang perempuan ini, dan jika RUU ini tidak berdiri sendiri, apakah nanti dikaitkan di mana begitu. Artinya, yang penting bahwa substansinya ini akan dimasukkan kepada RUU yang akan datang, utamanya semuanya yang ada di RUU PKS,” kata anggota Baleg Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin dalam Rapat Kerja Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Partai yang tegas menolak RUU PKS ini hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal tersebut karena beberapa masukan PKS belum terakomodir.

“Kita butuh undang-undang yang tegas dan komprehensif yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya bangsa bukan dengan peraturan yang ambigu dan dipersepsi kuat berangkat dari paham/ideologi liberal-sekuler, yang sejatinya bertentangan dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dikutip dari laman resmi pks.id, Jumat (18/9/2020).

PKS ingin fokus RUU tidak melebar ke isu-isu di luar kejahatan seksual. Sehingga, lanjut dia, fokus hanya pada tindak kejahatan seksual, yaitu pemerkosaan, penyiksaan seksual, penyimpangan perilaku seksual, pelibatan anak dalam tindakan seksual, dan inses.

Pembatasan tersebut, lanjut Jazuli, sekaligus memperjelas jenis tindak pidana dalam RUU sehingga tidak membuka tafsir bebas sebagaimana yang dikritik masyarakat luas saat ini.

Mempertegas sikap PKS, anggota Baleg F-PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, RUU PKS sudah tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR, sehingga belum ada pembahasan lanjutan RUU PKS di fraksinya.

“Saat ini posisi RUU tersebut sudah tidak masuk dalam prioritas 2020. Sehingga belum ada pembahasan draf,” kata Ledia kepada IDN Times, Jumat (18/9/2020).

"Karena ini bukan carry over maka harus ada draf yang diajukan. Saat ini kan belum ada drafnya, yang mau disetujui atau ditolak yang mana?" sambungnya.