Komnas Perempuan Desak MKD DPR Periksa Ahmad Dhani soal Naturalisasi

07 Mar 2025, 17:53 WIB

Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani saat memberikan keterangan kepada media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. (ANTARA/ Putri Hanifa)

Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR, memeriksa pernyataan kontroversi anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani. Pernyataan tersebut disampaikan Dhani saat rapat kerja naturalisasi pemain Timnas Indonesia di Komisi X, Rabu, 5 Maret 2025.

Pembahasan soal naturalisasi pemain asing memantik ide Dhani agar pesepakbola yang sudah berusia tua bisa menikah dengan perempuan WNI. Dengan harapan akan melahirkan anak yang bakal digembleng menjadi pemain sepak bola. Pernyataan inilah yang dianggap seksis, melecehkan perempuan, merendahkan martabat Indonesia dan juga bersifat rasis.

"Mengingat bahwa pernyataan AD (Ahmad Dhani) berpotensi melanggar hak asasi perempuan, mencederai citra, kehormatan dan kewibawaan DPR RI, khususnya Komisi X yang juga mengawal bidang pendidikan, Komnas Perempuan mendorong Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa kasus ini lebih lanjut," kata Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/3/2025).

1. Pernyataan Ahmad Dhani tunjukkan ketidakseriusan dia melaksanakan tugas

Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani. (Dok. Istimewa)

Andy menjelaskan, pernyataan Ahmad Dhani mengindikasikan ketidakseriusan dalam melaksanakan tugas DPR, yakni soal peran pengawasan DPR pada ketersediaan dukungan dan tata kelola pembinaan pesepakbola nusantara, agar putra-putri bangsa Indonesia dapat berprestasi optimal di cabang olahraga.

"Pemeriksaan perlu dilakukan oleh MKD untuk memperkuat kewibawaan DPR RI, dengan memastikan peristiwa serupa tidak berulang kembali," kata dia.

2. Dorong penguatan kapasitas anggota DPR terkait HAM hingga kesetaraan

Ilustrasi Hak Asasi Manusia (HAM). (IDN Times/Aditya Pratama)

Komnas Perempuan juga merekomendasikan pimpinan DPR melakukan penguatan kapasitas anggota DPR dalam hal konstitusi, HAM, dan kesetaraan serta keadilan.

Sehingga, kata Andy, anggota DPR betul-betul dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat secara profesional, berintegritas, amanah dan sesuai dengan etika yang berlaku.

3. Partai politik yang usung Ahmad Dhani berikan pengawasan

Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani saat memberikan keterangan kepada media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. (ANTARA/ Putri Hanifa)

Selain itu, Andy mengungkapkan Partai Politik dan khususnya yang mengusung Ahmad Dhani, perlu memberikan pemahaman dan pengawasan kinerja pada anggota DRR yang diusungnya, termasuk dalam hal pernyataan, agar seturut dengan prinsip-prinsip HAM, non diskriminasi serta kesetaraan dan keadilan gender.