Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan ART di Batam Ada Indikasi TPPO

Hal ini dilihat dari adanya tiga unsur TPPO, yaitu dari proses perekrutan untuk bekerja yang tidak dipahami dan disetujui korban, adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan situasi rentan, serta tujuan eksploitasi berupa kerja paksa tanpa upah. Adapula ancaman jeratan utang, kekerasan seksual, serta pembatasan kebebasan.

Dua tersangka dalam tindak penyiksaan ini telah diringkus polisi. Mereka adalah R (43) majikan korban dan MLP (20) rekan sesama ART. Mereka dijerat Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1E dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp30 juta.

Komnas Perempuan juga menyoroti tindakan pelaku yang menyebut korban dengan kata-kata merendahkan seperti “pelacur” serta kekerasan yang menargetkan organ reproduksi seperti payudara dan vagina. Hal itu dinilai sebagai indikasi kuat terjadinya kekerasan seksual berlapis.

Bentuk kekerasan itu mencakup kekerasan seksual nonfisik, fisik, hingga penyiksaan seksual, sebagaimana dimaksud dalam UU 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Komnas Perempuan mengingatkan bahwa selain proses hukum pada pelaku, pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan bagi korban harus dilakukan, tidak hanya pemulihan fisik namun juga pemulihan psikologis dan hak korban lainnya," ujar Irwan.

Korban mengalami kekerasan dan eksploitasi sejak mulai bekerja pada Juni 2024. Dia dipukul berulang kali, diminta makan kotoran hewan, minum air comberan, tidak dibayar upahnya selama satu tahun, dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

Kronologi kasus menyebutkan kekerasan bermula dari kelalaian kecil, yaitu lupa menutup kandang anjing yang berujung kekerasan brutal dan berulang.