Konawe Dilanda Banjir Hebat, KPK Minta Pemda Evaluasi Izin Tambang

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif pada Senin (24/6) melakukan rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kota Kendari. Dalam rapat itu, Syarif meminta kepada Pemprov Sultra agar segera mengkaji ulang seluruh izin pertambangan atau IUP yang beroperasi di sana. 

"Kalau kita lihat apakah ada dampak langsung dan tidak langsung alih fungsi lahan di Sulawesi Tenggara khususnya di Konawe Utara pasti ada. Tapi, perlu diteliti secara lebih lanjut lagi," ujar Syarif seperti dikutip dari Antara pada Senin kemarin. 

Dalam hasil kajian yang pernah dilakukan oleh KPK, institusi tempatnya bekerja menemukan ada beberapa perusahaan yang izinnya membuka perkebunan. Tetapi, pada praktiknya malah turut melakukan eksplorasi pertambangan. 

Sementara, perusahaan yang diberikan izin usaha penambangan (IUP) malah tidak memperhatikan lingkungan sekitar seperti mereka mengeruk gunung tanpa batas, penebangan hutan dalam jumlah besar sehingga mengakibatkan terjadinya bencana. 

Bahkan, selama ini dalam pandangan mantan aktivis lingkungan itu, hasil kegiatan penambangan di wilayah Sultra belakangan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. 

"Kekayaan hasil kegiatan penambangannya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagian besar hanya oleh bos tambangnya saja," tutur dia. 

Publik, Syarif melanjutkan, hanya mendapatkan sisa-sisa dari hasil penambangan. Tanpa sadar, kekayaan hasil bumi telah banyak mengalir ke kalangan elite yang masuk dalam internal tambang. 

Oleh sebab itu, ia mendorong kepada Pemda di Sultra agar melakukan insepeksi rutin bulanan kepada semua perusahaan yang mengantongi izin usaha penambangan agar mereka taat sesuai dengan UU Minerba dan prinsip-prinsip "responsible mining practices". Syarif juga meminta agar Pemda dan Pemprov menindak tegas semua pelanggaran yang terjadi terkait IUP baik secara administrasi, perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan UU Lingkungan, UU Minerba, UU Kehutanan dan regulasi relevan lainnya. 

Kepada IDN Times, Syarif mengaku sudah menyampaikan poin-poin tersebut kepada Pemorov melalui Gubernur Ali Mazi. Menurut Syarif, sudah ada kesepakatan bersama antara KPK dengan Pemprov. 

"Jadi, Pemda sudah sepakat untuk mengevaluasi soal pemberian IUP," kata dia melalui pesan pendek pada Selasa (25/6). 

Selain itu, KPK turut meminta kepada aparat penegak hukum lainnya agar segera menindak dengan konsisten para pelanggar hukum di bidang lingkungan. Syarif juga meminta kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan untuk mengawal secara konsisten implementasi penambangan yang bertanggung jawab. 

"Kami pun berharap agar kepatuhan setiap pemegang IUP diawasi dan mereka tidak menolerir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP," kata Syarif. 

Hal lain yang digaris bawahi yakni pesan bagi para direksi dan komisaris yang mantan pejabat tinggi negara dan pemilik IUP. 

"Supaya mereka patuh dan taat kepada regulasi dan tidak menggunakan pengaruh mereka untuk menekan Pemerintah Provinsi yang menegakan hukum," tutur dia lagi. 

Sementara, selaku Pemprov, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi justru menepis anggapan penyebab banjir di Konawe akibat aktivitas penambangan. Namun, hal tersebut akibat kehendak Tuhan Yang Maha Esa. 

"Untuk penyebab banjir di Konawe Utara, kita jangan sembarang berspekulasi, perlu dilakukan kajian ilmiah, jangan kemudian kita langsung beranggapan bahwa penyebab banjir ini adalah karena aktivitas tambang," kata Ali seperti dikutip dari Antara pada (14/6) lalu. 

Ke depan, kata dia, Pemprov Sultra akan membantu memulihkan rumah-rumah warga yang terkena dampak banjir, termasuk di daerah Konawe Utara.

"Pemprov akan mendata kemudian mengidentifikasi kerusakan setiap rumah warga. Kebetulan di pemprov ada program bedah rumah. Tahun ini kami akan alihkan anggarannya di sini," kata dia.