Konfederasi Pekerja Sampaikan Hal Ini kepada Direksi Baru BPJAMSOSTEK

24 Mar 2021, 18:05 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyambut baik jajaran Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang baru. Banyak harapan baik yang bakal dilakukan jajaran direksi anyar tersebut.

Disinggung mengenai pelayanan, Ristadi mengaku bahwa pelayanan yang sudah ada harus diakui sudah baik dan tentunya masih ada yang perlu ditingkatkan. Salah satunya, BPJAMSOSTEK terus berupaya dalam berinovasi memberikan percepatan pelayanan kepada peserta khususnya di kantor-kantor cabang.

Ristadi juga menambahkan, BPJAMSOSTEK diharapkan berani melakukan peningkatan program-program manfaat tambahan bagi peserta BPJAMSOSTEK, seperti adanya program bantuan usaha bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Apalagi seperti kita ketahui, banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaan akibat dari dampak pandemik COVID-19 dan mereka kesulitan secara ekonomi,” imbuhnya lagi.

1. Isu dugaan kasus korupsi terjadi karena penurunan nilai saham

BPJS Ketenagakerjaan (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Perihal isu dugaan korupsi di tubuh BPJAMSOSTEK, dari data yang didapatkan, Ristadi beranggapan hal tersebut terjadi karena penurunan nilai saham. Dirinya percaya, BPJAMSOSTEK diisi orang-orang yang berpengalaman dan kompeten dalam mengelola keuangan.

“Perekonomian saat ini lagi drop karena dampak pandemik, kemudian saham mengalami penurunan. Saya kira, ini bukan hal yang disengajakan. Jadi, ini memang ‘kecelakaan’ investasi saham dan dampak pandemik COVID-19. Mudah-mudahan setelah pandemik selesai, saham-saham yang dimiliki BPJAMSOSTEK kembali membaik,” tegasnya.

Kendati demikian, lanjut Ristadi, dirinya tetap menghormati proses yang tengah berlangsung dan menunggu hasil penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung RI.

2. Kasus dugaan korupsi harus dilihat secara objektif

Default Image IDN

Sekretaris Jenderal (Sekjen) K-Sarbumusi Eko Darwanto juga menanggapi terkait kasus dugaan korupsi yang ada di BPJAMSOSTEK. Menurutnya, kasus ini harus dilihat secara objektif di lapangan. Jangan sampai kasus ini disamakan dengan Jiwasraya atau Asabri dan harus dilihat secara dalam terlebih dahulu.

“Portofolio BPJAMSOSTEK itu memperbolehkan menggunakan dana ini untuk bertransaksi di saham dan reksadana dan sudah sesuai dengan undang-undang yang ada. Kalau memang tidak ada tindak pidana korupsi, ya katakan saja. Jangan sampai menjadi bola liar karena akan merusak tatanan semua. Siapa yang mempunyai dana sekitar Rp500 triliun? Saya kira ini akan berbahaya jika kerja Kejaksaan Agung tidak menyelidikinya secara objektif akan mengguncang pasar modal,” ungkapnya.

3. BPJAMSOSTEK diharap meningkatkan pelayanan bagi peserta yang ingin melakukan klaim

Ilustrasi para peserta BPJAMSOSTEK mengurus klaim JHT melalui Lapak Asik offline. (Dok. BPJAMSOSTEK)

Eko Darwanto juga mengatakan bahwa direksi baru ini merupakan formasi yang cukup sempurna. Karena dari tujuh direksi, empat di antaranya dari luar dan tiga di dalam (internal). Itu akan mempercepat proses move on alias transformasi menjadi lebih lincah.

"Ke depannya ini kan tantangannya lebih besar. Misalnya dalam kondisi pandemik COVID-19 ini dituntut untuk tetap memberikan pelayanan cepat, apalagi dengan tidak semua peserta memiliki pengetahuan IT atau teknologi yang tinggi,” ujarnya.

Eko juga berharap agar BPJAMSOSTEK lebih meningkatkan pelayanan kepada peserta yang ingin melakukan klaim. Apalagi bakal ada program JKP, ini tentu memberikan tantangan kepada manajemen yang baru untuk bagaimana menyinergikan program baru dengan program yang lain.

Terkait pelayanan, lanjut Eko, saat ini cukup baik, bahkan lebih bagus karena ada Lapak Asik secara online. Itu memberikan suatu manfaat yang sangat baik dan harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan terobosan-terobosan anyar.

4. BPJAMSOSTEK akan selalu transparan

Ilustrasi pelayanan BPJAMSOSTEK. (Dok. BPJAMSOSTEK)

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pertemuan direksi dengan para konfederasi serikat buruh merupakan sebagian dari pengenalan pada stakeholders utama serta dibukanya jalur komunikasi yang konstruktif untuk kerja sama di kemudian hari.

“Kami akan selalu transparan karena BPJS Ketenagakerjaan dan para serikat buruh akan saling bekerja sama, maka harus ada kepercayaan. Kalau kita dapat kepercayaan dari mereka, kami akan lebih mudah dalam bekerja dan tidak dicurigai,” katanya.

5. Digitalisasi BPJAMSOSTEK

Jajaran pimpinan BPJAMSOSTEK meninjau layanan Lapak Asik di Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Pemuda (Dok. BPJAMSOSTEK Wilayah Jateng dan DIY)

Kemudian Anggoro juga menyampaikan target BPJS Ketenagakerjaan ke depannya.

“Jelas kita akan memperbanyak kepesertaan atau coverage. Saat ini kepesertaan baru 30 persen dari total pekerja Indonesia, maka target kita menuju ke angka lebih dari 50 persen kepesertaan dari total pekerja Indonesia," jelasnya.

Selain itu, lanjut Anggoro, BPJAMSOSTEK akan memperbaiki pelayanan dan hal itu yang akan dikerjakan dalam waktu dekat.

“Kita juga akan memperbaiki bisnis proses di dalam, manual dikurangi. Intinya kita akan mendigitalisasi BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (WEB)