Konferensi Pendidikan Pesantren Dorong Perkuat Tiga Prinsip, Apa Saja?

Ia menegaskan, tiga kata kunci dalam UU Pesantren, yakni rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi, bukan sekadar slogan. Ketiganya harus diwujudkan dalam kebijakan nyata agar pesantren mendapatkan kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut Rozin, rekognisi berarti pengakuan negara terhadap sistem pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Afirmasi mencerminkan keberpihakan negara melalui kebijakan yang mendukung pesantren, sementara fasilitasi adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menyediakan akses terhadap sumber daya pendidikan, pendanaan, dan peningkatan kualitas.

“Ketiga prinsip ini tidak boleh berhenti di tataran wacana. Negara harus hadir dengan kebijakan yang nyata agar pesantren tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga difasilitasi secara adil dalam pelaksanaannya,” kata dia.

Rozin mengatakan, Majelis Masyayikh merupakan lembaga independen sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Pesantren. Meski berdiri secara otonom, Majelis Masyayikh berfungsi memastikan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren berjalan efektif.

“Majelis Masyayikh hadir untuk memastikan standar mutu pendidikan pesantren dihormati tanpa menghilangkan kekhasan tradisi keilmuannya. Kami menjadi jembatan antara negara dan pesantren dalam memastikan mutu, tanpa mencabut akar tradisi keilmuan yang telah diwariskan para kiai,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Rozin menyebut, pesantren memiliki tiga fungsi utama, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari jati diri pesantren.

“Ketiganya bukan sekadar program, tetapi satu kesatuan nilai dan misi. Pesantren adalah tempat lahirnya manusia berilmu sekaligus berakhlak, ruang dakwah yang membumikan Islam rahmatan lil ‘alamin, dan pusat pemberdayaan umat yang membangun kemandirian ekonomi," ujar dia.

Ia menambahkan, identitas pesantren berakar pada nilai keimanan, ketakwaan, serta ajaran Islam yang rahmah dan berkeadaban.

“Pesantren memiliki kekhasan ideologis dan spiritual yang tidak bisa diseragamkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Ia tumbuh dari masyarakat, hidup bersama masyarakat, dan mengabdi untuk kemaslahatan masyarakat,” ujar dia.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan, pemerintah juga sedang menyiapkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren.

“Direktorat Jenderal Pondok Pesantren akan menjadi jembatan komunikasi antara Ditjen Pendidikan Islam dan ekosistem pesantren. Kita ingin memastikan kebijakan pendidikan Islam dan pesantren berjalan selaras dan saling memperkuat,” ucap Nasaruddin.