Korban Kekerasan Seksual Masih Sulit Akses Layanan Aborsi Legal

Atwirlany menjelaskan, secara regulasi, layanan aborsi untuk kondisi tertentu sebenarnya telah diatur, termasuk bagi korban perkosaan.

“Dan sebenarnya sudah ada Permenkes Nomor 3 tahun 2016, ini tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat korban perkosaan,” katanya.

Ia mengakui, tantangan terbesar saat ini bukan pada regulasi, melainkan pada ketersediaan layanan kesehatan yang mampu menjalankan ketentuan tersebut.

Menurut dia, KemenPPPA telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendorong peningkatan layanan aborsi legal bagi korban kekerasan seksual.

“Tapi saat ini Kementerian Kesehatan, ini kita sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, saat ini sedang melakukan uji coba pelatihan kepada para nakes untuk bisa melakukan aborsi legal ini,” jelasnya.

Ia menyebut, sejauh ini layanan aborsi legal bagi korban pemerkosaan baru tersedia di beberapa rumah sakit rujukan nasional.

“Ada beberapa rumah sakit, terutama di tingkat nasional, yang sudah bisa melakukan aborsi legal untuk korban pemerkosaan, seperti RSCM dan kemudian Rumah Sakit Poring,” kata Atwirlany.

Meski demikian, keterbatasan layanan di daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

“Tetapi tantangannya kembali itu ada di daerah kabupaten kota, provinsi yang kemudian ini harus bisa dilatih secara teknis bagi para nakes untuk bisa melakukan aborsi legal yang betul-betul intervensinya tepat gitu ya, memberikan keamanan, dan kesehatan reproduksi yang tepat bagi para korban kekerasan seksual,” ujarnya.