Jakarta, IDN Times - Komnas Perempuan merekomendasikan korban pemerkosaan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk konseling ke psikolog. Hal itu dilakukan sebagai upaya pemulihan trauma psikis.
"Kami sudah merekomendasikan korban untuk dilakukan konseling ke psikolog," ujar Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan Indri Suparno kepada IDN Times, Minggu (6/1).
Menurut Indri, Komnas Perempuan masih memantau dan mempelajari posisi kasus pemerkosaan tersebut. Sementara, saat ini Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sedang proses membentuk tim panel ahli untuk meneliti kasus tersebut. Hal itu sesuai PP 88 tahun 2013 tentang sanksi administrasi bagi anggota Dewan pengurus BPJS.
"Yang jelas Komnas Perempuan merekomendasikan konseling dan rasa aman untuk korban," jelasnya.
Koordinator Tim Advokasi Korban, Ade Armando mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi Komnas Perempuan.
"Nanti kami resmi ke sana minta tolong, kalau dianggap (situasi) semakin berbahaya buat korban," kata Ade.
Sebab, korban berinsial A tersebut kerap mendapatkan ancaman pembunuhan sebelum mengungkap kasus tersebut ke publik.
"Sudah ada pernyataan yang ditafsirkan jadi menakutkan, bahkan pelaku sendiri menulis di WA grup 'Siapa pun yang memfitnah saya memperkosa, akan saya bunuh'. Jadi itu kalimat bluffing asal aja, tapi gak mungkin sepenuhnya diabaikan begitu saja," kata Ade.
Kamis (3/1) lalu, A bersama kuasa hukumnya, Heribertus Hartojo dan Tim Advokasi Korban melaporkan pelaku berinisial SA ke Bareskrim Mabes Polri. Hal itu tertuang dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/0006/1/2019/Bareskrim tanggal 3 Januari 2019 tentang Perkara Cabul.
Heribertus Hartojo mengungkapkan, pelaku akan dijerat Pasal 294 ayat 2 KUHP tentang atasan yang berbuat cabul terhadap bawahannya. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara.
"Karena ini masalah kesusilaan, kami akan lebih berhati-hati, belum bisa mengungkapkan secara detail," kata Heribertus usai membuat laporan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).
Heribertus mengatakan, semua bukti tindakan kekerasan seksual telah diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Di antaranya ada saksi, chat WhatsApp, dokumen, serta surat-surat laporan.
Seperti diketahui, korban telah melaporkan perilaku SA ke anggota Dewan Pengawas BPJS TK sejak 2016, namun tidak pernah direspons. Dia pun menempuh jalur hukum lantaran masalah yang dialaminya kian pelik.
"Korban sudah melapor, tapi tidak ditindaklanjuti secara tepat. Penanganan (pihak Dewan Pengawas BPJS TK) kurang tepat, malah korban di-PHK pada 5 Desember 2018," kata Heribertus.
Selain melalui jalur hukum pidana, A juga akan menempuh jalur hukum perdata ke pengadilan negeri. Namun, belum diputuskan berapa jumlah kerugian yang diajukan karena masih tahap penggodokan.
"Masih digodok. Nanti kalau sudah saatnya akan saya umumkan lagi. Segala upaya hukum akan kami lakukan. Kami gak tahu upaya hukum SA. Silakan tuntut balik, silakan saja. Pada dasarnya kami sudah lakukan upaya hukum," jelasnya.
Sebelumnya, SA menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota dewan pengawas. Hal itu dilakukannya agar fokus terhadap proses hukum. Saat ini surat pengunduran diri tersebut tengah diajukan kepada Presiden, Kemenkeu, Kemnaker, dan ketua BPJS.
"Saya menyatakan mundur agar dapat fokus dalam upaya menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Tuduhan yang diberikan pada saya tidak benar, dan fitnah keji," kata SA.