Korupsi Berjamaah Malang, Ini Rentetan Imbas Negatifnya

04 Sep 2018, 17:35 WIB

IDN Times/Fitria Madia

Malang, IDN Times - Subur Triono, salah satu anggota DPRD kota Malang yang tidak ikut ditahan oleh KPK akibat kasus suap terlihat bersantai di ruang kerjanya, Selasa (4/9). Dengan kemeja batik, ia bercengkrama dengan staff dan awak media sembari menikmati hidangan kopi. Ia mengatakan tugasnya hari itu telah selesai. "Saya hari ini cuma tanda tangan berkas-berkas saja," ujarnya.

Para anggota DPRD memang tengah bersantai akibat seluruh aktivitas yang mandek. 5 orang tersisa dari 46 anggota dewan tidak dapat memenuhi persyaratan forum yaitu sebanyak 23 orang. Oleh karenanya, pekerjaan rumah DPRD pun mangkrak.

1. Pembahasan PAPBD 2018 dan APBD 2019 terlantar

IDN Times/Fitria Madia

Subur mengatakan bahwa sebenarnya saat ini DPRD kota Malang sedang sibuk-sibuknya. Pada hari ini seharusnya sedang berlangsung rapat paripurna sambutan Wali kota dan menghantar LKPJ. Sementara untuk agenda krusial yaitu pembahasan perubahan APBD 2018 dan rancangan APBD 2019.

"Kemarin sudah ada pembahasan kua PPAS perubahan APBD 2018, agenda kua PPAS APBD 2019. Minggu ini sebenarnya harus selesai," ujarnya. Selain itu, ketiadaan anggota DPRD juga mengancam pelantikan Wali Kota Malang terpilih yang rencananya akan dilakukan pada akhir September mendatang.

2. Terancam kena sanksi

IDN Times/Fitria Madia

Subur melanjutkan, pembahasan-pembahasan yang seharusnya dapat dirampungkan dalam waktu dekat tersebut amat krusial. Apabila keadaan DPRD kota Malang masih kosong seperti ini, maka keterlambatan pengesahan PAPBD 2018 dan APBD 2019 tak lagi terelakkan. Konsekuensinya, DPRD kota Malang terancam terkena sanksi.

"Ketika kita terlambat mengesahkan P APBD ada sanksi. Juga dalam pembahasan APBD kalau sampai molor juga ada sanksi. Bisa pengurangan DAK, alokasi khusus," jelasnya.

3. Belum ada langkah selanjutnya

IDN Times/Fitria Madia

Ia mengaku saat ini belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait nasib DPRD kota Malang. Baik untuk langkah jangka pendek maupun janga panjang, pihaknya belum mengetahui langkah apa yang akan ditempuh agar pekerjaan rumah DPRD kota Malang dapat dirampungkan.

"Kita perlu koordinasi dengan Pemkot Malang untuk menentukan agenda selanjutnya. Dari kemendagri juga belum ada keputusan," tuturnya pasrah.