Korupsi Tekstil, Kejagung Dalami Peran Direktur Mutiarabusana Robert

02 Jul 2020, 22:58 WIB

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda (JAM) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung, Febrie Andriansyah (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami sindikat penyelundupan kain tekstil yang melibatkan pejabat Kantor Pelayanan Utama (KPU) bea dan cukai Batam dan sejumlah pengusaha impor.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, pihaknya tengah mendalami peran dari Direktur PT Ciptagria Mutiarabusana, Robert.

"Kami periksa pihak swasta untuk mendalami keterlibatan para pihak terkait kasus impor tekstil," kata Febrie saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (2/7).

1. Kejagung periksa dua pejabat kawasan kepabeanan

IDN Times/ Cije Khalifatullah

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono mengatakan, pihaknya memeriksa Direktur PT Berkas Anugerah Shabilla Batam, Dewi Sulastri dan dua orang pejabat kawasan kepabeanan.

Dua orang saksi itu ialah pimpinan Kerja Sama Operasional (KSO) Sucofindo-Surveyor Indonesia, Erwin Ernano Hoesni dan Pelaksana Pemeriksa Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea Cukai Batam, Saiful Amri Sinaga.

"Seluruh saksi tersebut diperiksa penyidik untuk mengumpulkan bukti tentang tata laksana proses importasi barang dari luar negeri, khususnya tekstil yang mempunyai pengecualian tertentu dengan barang importasi lainnya," kata Hari.

2. Ada empat pejabat bea dan cukai Batam yang menjadi tersangka

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Hari Setiyono (IDN Times/Axel Joshua Harianja)

Sebelumnya, empat orang pejabat aktif bea dan cukai Batam dan satu pihak swasta telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi importasi tekstil bea dan cukai pada 2018-2020.

Mereka adalah MM sebagai Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai tipe B, DA, HAW dan KA sebagai Kepala Seksi Kepabeanan Bea dan Cukai Batam dan pihak swasta berinisial IR selaku pemilik PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima.

"Keempat pejabat aktif bea dan cukai Batam tersebut diduga bersekongkol dengan IR untuk mengurangi volume dan jenis barang berupa kain asal Tiongkok sebanyak 556 kontainer," ungkap Hari.

3. Awal mula dugaan kasus korupsi tekstil

Kasus ini terungkap ketika tim penyidik Kejagung menemukan 27 kontainer PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima di Pelabuhan Tanjung Priok pada 2 Maret 2020.

Saat 27 kontainer itu diperiksa, jumlah dan jenis barang itu tidak sesuai dengan dokumen bea dan cukai, yang dilaporkan keempat pejabat bea dan cukai yang sudah menjadi tersangka itu.