Korupsi Tekstil, Kejagung Periksa Direktur Mutiarabusana Robert

Hari mengatakan, keenam pejabat bea cukai yang diperiksa adalah Kepala Kantor KPU Bea Cukai Batam Susila Brata, Kabid PFPC 1 KPU Bea Cukai Batam Yosef Hendriyansyah, Kabid 2 KPU Bea dan Cukai Batam Mohammad Munif.

Selanjutnya, Kepala Seksi Intelijen II KPU Bea Cukai Batam Anugrah Arif Setiawan, Ramadhan Utama dan Pemeriksa Barang pada KPU Bea Cukai Batam Randuk Marito Siregar.

"Seluruh saksi tersebut diperiksa penyidik untuk mengumpulkan bukti tentang tata laksana proses importasi barang dari luar negeri, khususnya tekstil yang mempunyai pengecuali tertentu dengan barang importasi lainnya," jelas Hari.

Sebelumnya, 4 orang pejabat aktif bea dan cukai Batam dan satu pihak swasta telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi importasi tekstil bea dan cukai pada 2018-2020.

Mereka adalah MM sebagai Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai tipe B, DA, HAW dan KA sebagai Kepala Seksi Kepabeanan Bea dan Cukai Batam dan pihak swasta berinisial IR selaku pemilik PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima.

"Keempat pejabat aktif bea dan cukai Batam tersebut diduga bersekongkol dengan IR untuk mengurangi volume dan jenis barang berupa kain asal Tiongkok sebanyak 556 kontainer," ungkap Hari.

Kasus ini terungkap ketika tim penyidik Kejagung menemukan 27 kontainer PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima di Pelabuhan Tanjung Priok pada 2 Maret 2020.

Saat 27 kontainer itu diperiksa, jumlah dan jenis barang itu tidak sesuai dengan dokumen bea dan cukai, yang dilaporkan keempat pejabat bea dan cukai yang sudah menjadi tersangka itu.