KPAI Soroti 73 Kasus Anak Jadi Korban Kebijakan Sepanjang 2018

Menurut Retno, kebijakan tersebut mengakibatkan anak-anak kehilangan hak atas pendidikan di sekolah, namun juga tidak pernah menghentikan tawuran. Anak didik yang dikeluarkan akan pindah ke sekolah swasta yang lokasinya tidak jauh dari sekolah asal.

Di tempat baru tersebut, anak didik itu akan membentuk komunitas baru. Dengan demikian, tawuran pelajar pun melibatkan lebih banyak sekolah karena di tempat baru bibit-bibit pencetus tawuran ditularkan oleh anak didik yang dikeluarkan tersebut.

"Kebijakan semacam itu tidak menghentikan tawuran pelajar, karena penyelesaiannya hanya memindahkan masalah, bukan mencari akar masalah untuk kemudian diselesaikan," ungkapnya.

KPAI juga menyoroti peserta didik yang menjadi korban kebijakan sistem zonasi Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2018. Pada dasarnya, sistem zonasi PPDB bertujuan baik untuk pemerataan kualitas pendidikan dan membuka akses pendidikan di sekolah negeri dengan mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal calon siswa dari sekolah.

Namun, faktanya banyak anak calon peserta didik baru yang justru kehilangan akses masuk sekolah negeri. Sebab, pembagian zonasi di daerah tidak mempertimbangkan antara jumlah sekolah negeri di suatu wilayah dengan banyaknya calon peserta didik yang mendaftar.

"Ke depan, pembagian zonasi oleh Dinas Pendidikan di berbagai daerah tersebut harus dilakukan dengan cermat, akurat, dan penuh pertimbangan sehingga tidak merugikan calon peserta didik," ungkap Retno.

Selain itu, KPAI juga menyayangkan kebijakan pemerintah daerah menolak bersekolah di sekolah regular dan menawarkan homeschooling serta ujian kesetaraan untuk anak-anak penyadang HIV di beberapa daerah. Menurut Retno, hal itu menunjukkan minimnya pengetahuan masyarakat dan birokrasi di daerah terkait anak-anak penderita HIV dan cara penularannya. "Kebijakan tersebut juga tidak mencoba melihat dari perspektif anak dan bukan untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak penderita HIV," kata Retno.

Kemudian, KPAI juga menyoroti kejadian bencana yang berturut-turut sepanjang tahun 2018, mulai dari Lombok, Palu, Sigi, Donggala, Lampung, Pandeglang, dan lain-lain. Hal itu berdampak dibutuhkannya sekolah-sekolah darurat di wilayah terdampak bencana.

"KPAI mendorong pemerintah pusat, yakni Kemendikbud untuk menyiapkan kurikulum sekolah darurat untuk sekolah-sekolah tersebut," ungkap Retno.

Menurut dia, dasar pertimbangnnya adalah pembangunan ruang kelas baru membutuhkan waktu lama lantaran bangunan sekolah banyak mengalami kerusakan berat. Sekolah-sekolah terdampak tersebut tidak hanya membutuhkan sekolah darurat, namun juga membutuhkan kurikulum sekolah darurat.