KPK Akan Ungkap Pegawai Ditjen Pajak yang Terlibat Suap Saat Penahanan

03 Mar 2021, 18:47 WIB

Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum membuka siapa sosok yang terlibat dalam kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan identitas akan diungkap saat penangkapan tersangka.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya, karena pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," kata Ali, Rabu (3/3/3021).

Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengaku sudah membebastugaskan pegawai Ditjen Pajak yang terlibat dalam kasus dugaan suap pajak. Pembebasan tugas tersebut dilakukan untuk mempermudah penyelidikan yang dilakukan KPK.

1. KPK janji transparan dalam penanganan kasus

Plt jubir KPK, Ali Fikri (IDN Times/Santi Dewi)

Selain sosok yang terlibat, KPK juga berjanji akan mengungkap barang bukti hingga konstruksi perkara kasus dugaan suap bernilai miliaran rupiah di Ditjen Pajak. Ia memastikan proses hukum yang berlangsung akan transparan.

"Kami memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat," ujar Ali.

2. Sri Mulyani kecam keterlibatan pegawai Ditjen Pajak dalam dugaan suap

ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Jefri Tarigan

Sebelumnya, Sri Mulyani sangat mengecam keterlibatan pegawai Ditjen Pajak dalam dugaan kasus suap. Bahkan, ia menyebut hak ini sebagai bentuk pengkhianatan.

"Dugaan suap yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak ini jelas merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan dari seluruh pegawai, baik Dirjen Pajak maupun jajaran Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani saat konferensi persnya.

3. Sri Mulyani sangat kecewa

Default Image IDN

Adanya dugaan kasus suap di lingkungan Ditjen Pajak disesalkan Sri Mulyani. Sebab, saat ini pemerintah sedang berjuang mengumpulkan penerimaan negara, yang salah satunya berasal dari pajak untuk pemulihan perekonomian Indonesia di tengah pandemik COVID-19.

"Dengan kondisi kita hadapi, kita butuh dan menjaga pemulihan ekonomi terjadi dan penerimaan negara terus diupayakan sehingga kita mampu mendukung masyarakat dalam menghadapi COVID dan mendukung dunia usaha untuk pulih kembali. Ini suatu hal yang sangat mengecewakan bagi kita semua," paparnya.