Dituding Lebih Fokus OTT dan Abaikan Kasus Lama, Ini Kata KPK

Ketua KPK, Agus Rahardjo menegaskan kasus-kasus yang mangkrak itu bukannya tidak diproses. Hingga saat ini pengusutannya tetap berlanjut di lembaga antirasuah. Apalagi, sesuai dengan amanat di dalam UU, KPK tidak boleh menghentikan proses penyelidikan suatu kasus korupsi. 

"Hingga kini, itu masih jadi utang kami. Mudah-mudahan sebelum kami mengakhiri tugas di KPK, kasus-kasus itu sudah bisa kami tuntaskan," kata Agus menjawab pertanyaan media ketika memaparkan pencapaian kinerja KPK di tahun 2018 pada Rabu (19/12). 

Sementara, peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri pernah menyampaikan agar KPK segera mengumumkan kepada publik apa saja kasus-kasus di masa lampau yang masih mangkrak hingga kini. 

"Harus disampaikan juga alasannya apa supaya akuntabilitas penanganan kasus perkara di KPK itu bisa berjalan," ujar Febri yang ditemui di sekretariat ICW pada April lalu. 

Ia juga sempat menyampaikan dugaan penyebab banyaknya kasus yang mangkrak di KPK lantaran lembaga antirasuah itu lebih memilih fokus untuk melakukan OTT. Jumlah penyidik di KPK yang terbatas biasanya akan difokuskan lebih dulu untuk memproses hasil tangkap tangan. 

Untuk kasus korupsi Bank Century yang telah merugikan negara sebesar Rp8 triliun, KPK telah memeriksa 23 saksi, termasuk di dalamnya mantan Gubernur Indonesia, Boediono, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Miranda S. Goeltom dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai kemajuan pengusutan kasus korupsi Bank Century dengan alasan masih berada di tahap penyelidikan. 

"Sampai sekarang ada 23 orang yang kami mintai keterangan dalam proses penyelidikan, karena dalam proses penyelidikan tentu saya tidak bisa jelaskan lebih jauh materi penyelidikannya seperti apa," ujar Febri pada (15/11) lalu. 

Ia menjelaskan temuan selama proses peradilan dengan terpidana Budi Mulya akan menjadi acuan bagi KPK untuk mencari pihak lain yang terlibat. Mantan aktivis antikorupsi itu menegaskan dalam kasus korupsi sebesar Bank Century mustahil hanya satu orang yang melakukan korup. 

"Tapi, KPK harus tetap berhati-hati melakukan proses itu. Sekarang (kasusnya) di tahap penyelidikan dan materi pemeriksaan belum bisa kami sampaikan," kata dia. 

Sementara, untuk kasus korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo 2 tahun 2010 terhalang penyidikannya karena ketiadaan informasi berupa harga produk tersebut. Berdasarkan informasi dari Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, produk crane itu rupanya dibeli dari Tiongkok. 

"Kita butuh data berupa harga dari China, tapi sampai sekarang belum dapat. Data itu diperlukan untuk menghitung unsur kerugian negaranya," ujar Alex yang ditemui di gedung KPK pada siang tadi. 

Ia menjelaskan dua orang pimpinan KPK sudah berangkat ke Tiongkok untuk menanyakan data tersebut. Namun, hingga kini data itu belum juga diserahkan. 

Lalu, apa strategi lain yang akan diterapkan oleh KPK? Sebab, mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino sudah menyandang status tersangka selama tiga tahun. Setelah itu, seolah tidak ada lagi kelanjutannya. 

"Jadi, kita akan menggunakan ahli yang lain. Mudah-mudahan tahun depan bisa selesai," kata pria yang sempat menjadi hakim ad-hoc itu. 

Alex berharap sebelum pimpinan KPK periode 2015-2019 menuntaskan masa kerjanya, kasus Pelindo sudah bisa dirampungkan. 

"Kalau belum selesai, rasa-rasanya gak elok juga, karena kami meninggalkan kasus yang sudah ditinggalkan oleh pimpinan sebelumnya dalam kondisi seperti ini," katanya lagi. 

Kendati masih banyak kasus korupsi lama dan memiliki kerugian negara yang besar belum rampung, namun pimpinan KPK menargetkan mulai tahun 2019, penyidik lembaga antirasuah mampu merampungkan 200 kasus per tahunnya. 

Hal itu, kata Ketua KPK, Agus Rahardjo didasari dengan fakta tim mereka selama tahun 2018 berhasil menuntaskan 310 perkara dari target awal 85 perkara dengan sistem kerjaan koordinasi dengan aparat penegah hukum lainnya. Selain itu, dengan sistem supervisi, penyidik KPK berhasil menuntaskan 256 perkara dari target 200 perkara. 

"Jadi, mulai tahun depan, kami targetkan bisa merampungkan 200 kasus per tahun. Tahun-tahun ini dan tahun sebelumnya kan kami berhasil menuntaskan 100 kasus dan itu sudah melewati (target)," kata Agus. 

Mampu kah target itu terlewati? Apalagi jumlah sumber daya manusia di bidang penindakan hanya ada 440 orang. Agus terlihat optimistis target itu dapat terlampaui. 

"Kalau melihat performance tadi, dalam hal penindakan sudah cukup baik. Bahkan, kami melakukan OTT terbanyak sepanjang sejarah berdiri KPK," kata dia. 

Apakah itu berarti, ke depannya KPK akan lebih fokus ke OTT ketimbang menuntaskan kasus-kasus lama yang sudah mangkrak? Kita tunggu aja ya, guys bagaimana kinerja pimpinan di masa akhir mereka bertugas.