Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kondisi shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diduga dikorupsi, tak layak pakai. Sebab, ada bagian bangunan yang roboh.
“Yang jelas, sesuai foto-foto yang saya lihat, bangunannya sudah sebagian roboh, sebagian ini. Jadi, tidak bisa digunakan,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (15/8/2024).
Asep mengatakan, soal masalah bangunan, KPK juga akan melibatkan ahli konstruksi. Meski begitu, kondisi bangunan tersebut tampak tak bisa digunakan.
"Karena kita (akan) mendatangkan ahli, ya. Ahli konstruksi maupun ahli penghitungan kerugian negara," ujarnya.
Kerugian negara akibat kasus ini sebelumnya ditaksir sekitar Rp19 miliar. Namun, jumlah itu masih dapat berubah.
Rinciannya akan diungkapkan ketika penahanan dilakukan KPK
KPK diketahui telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun, identitasnya belum diungkapkan secara resmi kepada publik.
"Menetapkan dua tersangka yaitu satu dari penyelenggara negara, dan satu lainnya dari BUMN," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Senin (8/7/2024).