Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berupaya mengantisipasi adanya korupsi yang memanfaatkan bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
"Sejak ada kejadian bencana tersebut KPK telah langsung koordinasi dengan pemerintah daerah memastikan tidak terjadi penyelewengan bantuan sosial, utamanya yang bersumber dari negara atau pun APBD," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (2/1/2022).
Di saat yang bersamaan, KPK juga menerima aduan dugaan korupsi terkait gempa Cianjur dengan terlapor Bupati Herman Suherman. KPK memastikan hingga saat proses verifikasi laporan masih berlangsung.
"Kami pastikan KPK juga secara proaktif menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan dimaksud," ujar Ali.
Proses verifikasi penting untuk menelusuri apakah aduan yang dilayangkan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. KPK memastikan selalu menaati hukum dalam bertindak.
"(Laporan) ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Diketahui, Bupati Cianjur Herman Suherman diadukan oleh seorang yang mengaku perwakilan Acsenahumanis Respon Foundation. Herman dilaporkan atas dugaan korupsi bantuan yang diberikan Emirates Red Crescent.
Rincian bantuannya berupa 2 ribu lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan dan 500 lampu bertenaga solar serta batre carge untuk di tenda.
"Bupati memotong SOP yang sudah dibuat BNPB, serta me-repacking bantuan menjadi berbeda," kata perwakilan dari Acsenahumanis Respon Foundation dalam keterangannya yang dkutip pada Selasa (27/12/2022).