Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menyelidiki dugaan korupsi dari infrastruktur di Provinsi Lampung. Hal ini dinilai sangat mungkin untuk dilakukan.
"Sangat mungkin untuk dilakukan penyelidikan. Sangat mungkin," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak seperti dikutip dari YouTube KPK, Selasa (9/5/2023).
Tanak belum bisa memastikan apakah ada unsur korupsi dari proyek pengerjaan infrastruktur di Provinsi Lampung. Namun, hal ini akan dibahas oleh pimpinan KPK.
"Nanti saya sampaikan kepada pimpinan lain untuk didiskusikan bersama tentang hal itu," ujar Tanak.
Apabila penyerapan anggarannya besar tapi hasilnya tidak ada, Tanak menyebut hal tersebut mengindikasikan adanya kerugian negara. Tetapi, hal itu baru dapat diketahui ketika sebuah kasus sudah naik ke tahap penyidikan dan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Jadi yang jelas kalau seperti itu ada indikasi terjadinya kerugian negara karena itu adalah sumber dananya berasal dari APBD dan APBN," ujar Tanak.
Seperti diketahui, kondisi jalanan di Provinsi Lampung yang rusak parah viral di media sosial. Hal ini sampai membuat Presiden Joko "Jokowi" Widodo datang untuk mengecek langsung.
Jokowi pun membuktikan kondisi jalan di lampung rusak parah. Bahkan, ia sampai harus berganti mobil ketika melewati jalan-jalan tersebut.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyebut pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan mengambil alih perbaikan jalan di Lampung. Ia menilai Provinsi yang dinilai Arinal Djunaidi itu tidak mampu memperbaiki jalan rusak.
"Secepatnya. Dimulai jalan-jalan rusak yang sekiranya provinsi tidak memiliki kemampuan, kabupaten tidak memiliki kemampuan, akan diambil alih oleh Kementerian PUPR. Utamanya jalan yang rusak parah,” jelasnya.