KPK Sudah Periksa 27 Saksi dan Sita Rp1,5 M di Kasus Bupati Bangkalan

Ali menegaskan pencarian bukti dan pemeriksaan saksi akan terus dilakukan.  Hal ini dilakukan untuk membuktikan dugaan korupsi terhadap politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.

"Ini tentu akan terus berkembang, dan kami juga terus dalami setiap informasi dan data dalam setiap proses penyidikan perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, maupun alat bukti yang telah kami miliki," ujar Ali.

"Prinsipnya, setiap proses penyidikan yang KPK lakukan tidak akan berhenti dalam satu titik informasi, tetapi terus kami kembangan dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya," sambungnya.

Seperti diketahui, Abdul Latif ditahan KPK pada Rabu, 7 Desember 2022. Ia ditahan karena menjadi tersangka dugaan suap lelang jabatan di Kabupaten Bangkalan.

Ia diuga mematok tarik Rp50-Rp150 juta bagi para ASN yang ingin menjabat sebagai kepala dinas. Biaya komitmen itu diminta Abdul Latif melalui orang kepercayaanya

"Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari Rp50 juta sampai dengan Rp150 juta," ujar Ketua KPK Firli Bahuri.

Tak hanya itu, Abdul Latif juga diduga meminta jatah 10 persen dari beberapa proyek yang ada di seluruh Dinas di Kabupaten Bangkalan. Adapun jumlah uang yang sudah diterimanya berkisar Rp5,3 miliar.

KPK dalam kasus ini telah menetapkan enam tersangka. Selain Abdul Latif, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kadis PUPR Wildan Yulianto, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Agus Eka Leandy juga menjadi tersangka.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, sementara Agus Eka Leandy, Wildan Yulianto, dan Achmad Mustaqim, sama-sama ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Kemudian, Hosin Jamili dan Salam Hidayat dikurung di Rutan KPK Kavling C1 ACLC.