Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu diperiksa terkait aset yang dimiliki eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi.
"Didalami pengetahuannya soal penelusuran aset-aset bernilai ekonomis milik tersangka Nurhadi," ujar Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, Selasa (5/7/2022).
Rahmat Santoso usai diperiksa sekitar 8 jam tidak banyak berbicara. Ia juga mengaku tidak tahu aset-aset Nurhadi dan hanya diperiksa mengenai perusahaan.
"(Perusahaan) tissue basah sama alkohol," ujarnya.
Ali menjelaskan bahwa Tim Penyidik sebetulnya memanggil lima orang saksi. Namun, saksi atas nama Hardja Karsana tidak hadir.
"Akan segera dijadwal ulang," jelasnya.
Diketahui, Nurhadi telah dijebloskan ke LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat karena terbukti menerima suap penanganan perkara senilai Rp49 miliar. Ia akan dikurung selama enam tahun di sana.
Eksekusi itu berdasarkan putusan MA RI Nomor: 4147 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Desember 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PT DKI Jakarta Nomor: 12/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI tanggal 28 Juni 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 45/Pid.Sus TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Maret 2021.