Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus melakukan pembaruan informasi terkait tahapan penetapan pasangan calon (paslon) pada Pilkada Serentak 2020.
Pelaksana harian (Plh) Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan, situasi ini harus dilakukan mengingat beberapa paslon belum melakukan pemeriksaan kesehatan dan penetapan karena mereka positif terpapar COVID-19.
Ilham menjelaskan, pihaknya akan memberi batas waktu hingga 30 hari jelang hari pemungutan suara untuk paslon dinyatakan negatif COVID-19, untuk selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penetapan.
“KPU juga telah mengatur penggantian paslon. Penggantian tersebut bisa dilakukan apabila paslon tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap, yaitu meninggal dunia dan tidak bisa melakukan tugas secara permanen, dan dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Saat ini juga telah terdapat beberapa paslon yang meninggal dunia setelah pendaftaran,” kata Ilham melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2020).
Ilham menambahkan, terkait penggantian paslon tersebut, KPU juga memberi batas waktu hingga 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Selebihnya, penggantian paslon tidak bisa lagi dilakukan, mengingat hal ini terkait pengadaan logistik surat suara dan formulir-formulir yang harus segera dilakukan pencetakan dan didistribusikan.
“KPU saat ini tengah merancang peraturan pemungutan dan penghitungan suara yang diatur sesuai protokol COVID-19. Selain TPS yang harus sesuai protokol kesehatan, KPU juga memikirkan risiko paparan COVID-19 kepada petugas KPPS,” ujarnya.
Berdasarkan pertimbangan Satgas COVID-19, lanjutnya, rekrutmen petugas KPPS akan diperketat dan hanya menerima petugas yang berusia 20 hingga maksimal 50 tahun.
“KPU juga telah memohon pemerintah pusat dapat menambah anggaran APD bagi para petugas KPPS, mengingat dalam NPHD tidak terdapat anggaran APD,” tutur Ilham.
Terkait kampanye, Ilham juga menegaskan saat ini tidak ada lagi kampanye dengan metode rapat umum, bazar, konser, dan metode lainnya yang berpotensi kerumunan massa.
“Bagi daerah yang terkendala jaringan untuk daring, paslon dapat melakukan kegiatan kampanye pertemuan terbatas dengan maksimal 50 orang dan disesuaikan dengan koordinasi Satgas COVID-19 setempat,” ujarnya.