KPU Tidak Akan Lantik Caleg yang Tak Setor Data Harta Kekayaan ke KPK

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan antara lembaga antirasuah dengan KPU sudah diperoleh kesepakatan, caleg harus melaporkan harta kekayaannya paling lambat tujuh hari usai dinyatakan terpilih. 

"Kalau pelaporan belum dilakukan, maka tidak bisa dilantik. Itu aturan yang sudah ada di KPU dan kami harap tentu saja ini bisa dipatuhi. Bahkan, KPK sudah membuka diri sejak saat ini," kata Febri ketika ditemui di gedung KPK pada Senin malam kemarin. 

Walaupun tidak dapat dijadikan bukti adanya perilaku korup di setiap caleg melalui harta kekayaannya, namun publik dapat ikut mengawasi apabila ditemukan peningkatan harta yang tidak wajar. 

Sementara, Ketua KPU, Arief Budiman mengimbau kepada para caleg yang ikut berlaga di pemilu 2019 agar segera melaporkan harta kekayaannya sejak sekarang. Tujuannya, agar tidak menumpuk di tujuh hari terakhir usai dinyatakan terpilih. 

"Jadi, kalau ada waktu luang, lebih baik sekarang dilaporkan. Jadi, nanti ketika ditetapkan oleh KPU sebagai calon terpilih tidak lagi terburu-buru (melaporkan)," kata Arief kemarin di gedung KPK. 

Apalagi masa periode tujuh hari terpilihnya caleg berdekatan dengan libur hari raya Idul Fitri. Sistem di KPK pun, kata Arief sudah siap untuk menerima akses dari sekitar 20 ribu kandidat hingga ke tenggat waktu tujuh hari usai diumumkan sebagai anggota parlemen terpilih. 

Ia menjelaskan ketaatan para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan nantinya akan menciptakan warisan tingkat kepatuhannya mencapai 100 persen. 

Arief turut menjelaskan institusi tempatnya bekerja memberikan contoh nyata dengan semua pegawai di KPU telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Namun, ia mengakui masih ada data yang perlu ia perbaiki di data tersebut. 

"Jadi, nanti akan saya lengkapi kembali. Tapi, yang pasti kami semua di KPU RI sudah melaporkan harta kekayaan," kata dia. 

Sehingga, ketika dicek ke sistem di KPK, data harta kekayaan atas nama Arief belum ada. 

Apabila kalian bertanya apa sih pentingnya melaporkan data harta kekayaan ke KPK? Menurut Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan pelaporan harta kekayaan itu bisa dijadikan salah satu indikator bagi calon pemilih ketika memilih caleg nanti. 

"Apabila caleg itu jujur dan bersih maka ia pasti akan melaporkan harta kekayaan. Kalau kita melihat periode 10 tahun ke belakang, pemilih kan maunya memilih berdasarkan satu indikator yang bisa diuji. Sekarang, di pemilu 2019, indikator LHKPN elektronik bisa dijadikan salah satu indikator yang sah," kata Pahala kemarin. 

Buat kamu yang ingin mengecek apakah caleg di dapilmu sudah melaporkan harta kekayaannya atau belum ke KPK, maka kalian bisa mengakses situs https://www.kpk.go.id/id/pantau-lhkpn