KPU Usul Pilkada 2024 Dimajukan dari November ke September

Hasyim menuturkan, penyelenggaraan pilkada pada November 2024 sesuai dengan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Kendati demikian, kata dia, hal itu bisa saja berubah.

"Kaitannya dengan pilkada itu kapan, sementara ini di UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201, pemungutan suara didesain November 2024," kata dia.

Secara khusus Hasyim menyorot terkait sistem pilkada serentak, yang selama ini hanya mengedepankan pencoblosan secara serentak. Sementara pelantikan serentak para kepala daerah terpilih, belum terwujud.

Menurut dia, seperti diatur dalam UU Pilkada, seharusnya pilkada serentak termasuk juga serentak dalam pelantikan. Juga serentak dalam hal terbentuknya pemerintah dan legislatif daerah di tahun yang sama.

"Selama ini, pilkada serentak itu yang tercapai baru serentak pencoblosan, serentak pelantikan belum. Padahal dalam UU Pilkada ada, serentaknya adalah bersama-sama dengan pelantikan pejabat yang masa jabatannya paling akhir," tutur dia.

Terkait usulan dimajukannya waktu penyelenggaraan pilkada, Hasyim memastikan, KPU sudah berkoordinasi dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Dalam komunikasi yang dilakukan, pihaknya membahas terkait waktu yang paling logis dan efektif dalam menggelar Pilkada 2024.

"Kami pada saat audiensi dengan Presiden (Jokowi) berbincang soal ini. Kira-kira kemungkinannya yang paling raisonal atau memungkinkan, the most possible, kita akan ajukan supaya coblosannya September," imbuh Hasyim.