Kritisi PPKM, Netty PKS: Jangan Bius Rakyat dengan Kebahagiaan Semu

22 Jul 2021, 15:21 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Kasus COVID-19 di Indonesia menurun dalam beberapa hari terakhir. Namun ternyata hal ini dikarenakan jumlah testing dan tracing COVID-19 juga ikut menurun.

Anggota Komisi IX DPR yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani menanggapi sikap pemerintah yang gonta-ganti nama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dia berharap PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli, bisa dievaluasi agar berjalan optimal.

"Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Jumlah testing kita turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Angka positivity rate kita juga meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir," kata Netty, dalam keterangannya, Kamis (22 Juli 2021).

1. Netty singgung kepercayaan publik

Ilustrasi Swab Test (ANTARA FOTO/Moch Asim)

Netty mengatakan penurunan kasus harian COVID-19 di Indonesia tetap bukan hasil yang baik jika testing rendah. Dia menjelaskan pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif untuk mengukur keberhasilan PPKM Darurat.

Misalnya, kata Netty, berapa rata-rata tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit, berapa pasien isolasi mandiri yang terpantau, ketersediaan obat, oksigen, Alat Pelindung Diri (APD), tenaga kesehatan atau nakes, dan lain-lain.

Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu menerangkan data kuantitatif penting diperhatikan karena lonjakan kasus COVID-19 dan perluasan pandemik diukur secara angka.

"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif, jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," ucap Netty.

Anggota Komisi IX ini menambahkan, pemerintah juga harus memberikan kejelasan dalam pelaksanaan program vaksinasi massal COVID-19. Sebab, lanjutnya, program vaksinasi juga menjadi indikator untuk melihat tingkat efektivitas penanganan pandemik COVID-19 dan PPKM Darurat.

"Pemerintah harus menjelaskan bagaimana strategi mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan menjadi 5 juta dosis per hari. Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi belum jelas," ujar Netty.

2. Kemenkes ungkap alasan testing COVID-19 turun

Siti Nadia Tarmizi (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Pemerintah mengakui jumlah capaian testing dan tracing COVID-19 masih rendah. Juru Bicara Vaksin Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, penurunan drastis terjadi dalam tiga hari terakhir.

"Testing dan tracing meningkat secara nasional. Namun khusus capaian terhadap target testing dan tracing di daerah PPKM level 4 masih rendah," ujar Nadia dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7/2021).

Nadia menerangkan, angka positivity rate atau perbandingan antara jumlah kasus positif virus corona dan jumlah tes yang dilakukan masih di atas 5 persen. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan suatu daerah aman dari sebaran COVID-19 apabila positivity rate-nya di bawah 5 persen.

"Beberapa provinsi terlihat ada penularan yang luas dan perlu penambahan testing untuk identifikasi kasus sakit dengan populasi yang sehat," katanya.

Lebih lanjut, Nadia menerangkan, hanya ada lima kabupaten/kota yang capaian testing-nya baik. Target testing-nya yakni di atas 90 persen.

"Lima kabupaten/kota yang mencapai target yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Surakarta, Yogyakarta, dan Sumenep," ucapnya.

3. Menko Airlangga juga beberkan alasan turunnya angka testing COVID di RI

IDN Times/Fitria Madia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan alasan kenapa jumlah testing COVID-19 semakin menurun. Dia mengatakan, jumlah testing berkurang karena ada laboratorium yang tidak beroperasi saat hari libur.

“Kalau kita lihat hari ini sudah agak naik yaitu 179 ribu. Memang 7 days moving average kita di 218 ribu dan kemarin karena sebagian, karena ada hari libur maka sebagian laboratorium saat itu tidak beroperasi,” kata Airlangga dalam keterangan pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube Kemenko Marves, Rabu (21/7/2021).

Airlangga juga mengungkapkan, saat ini pemerintah telah menggunakan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Apabila positivity rate di bawah 5 persen, maka testing-nya harus 1:1.000 penduduk.

“Kemudian tentu pada saat di atas 5 persen guide line-nya kita buat berbasis jumlah penduduk daerah masing-masing. Itu sudah masuk dalam Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri). Bisa dilihat nanti secara spesifik per daerah dan per minimum testing. Jadi kita gunakan itu karena sudah menghitung hal demikian,” kata Airlangga.